Page 11 - Reforma Kelembagaan dan Kebijakan Agraria (Hasil Penelitian Strategis STPN 2015)

x Reforma Kelembagaan dan Kebijakan Agraria

Desa Prigelan mampu memainkan relasi kuasa yang unik, yaitu berupa
penerapan power over relation seraya memperlihatkan power to relation.
Sehingga ada sebuah harmonisasi yang ditunjukkan dalam implementasi
kuasa yang dibangun oleh otoritas desa yang ada.
Penelitian berikutnya yang dilakukan juga oleh Aristiono dkk dengan
judul Kompatibilitas Petani Saat Legalisasi Aset Oleh Kantor Pertanahan
Kabupaten Boyolali (Studi Di Desa Seboto, Kec. Ampel, Kab. Boyolali)

serta Kontribusi Kantor Pertanahan Terhadap Penataan Ruang Pesisir
Kabupaten Kendal sekali lagi patut menjadi sebuah pembelajaran yang baik
dalam pengelolaan dan pengaturan agraria khususnya pertanahan. Berbagai
pihak harus mampu mengemban tanggung jawab dan melaksanakan peran
dan fungsinya dengan baik sehingga tercapai tujuan yang diharapkan.
Realitas “kompatibilitas” oleh petani dalam legalisasi aset yang terjadi
menunjukkan pencapaian kinerja pertanian serta pertanahan secara

bersama-sama dan harmonis tanpa menimbulkan masalah dan konflik yang
bentuknya berupa partisipasi atau keterlibatan petani. Secara kategoris
disebut “originator compatibility”, yang dicirikan oleh adanya kesediaan
untuk saling memberi dan menerima, karena sama-sama berkepentingan.
Sedangkan Kantor Pertanahan memiliki kontribusi terhadap penataan
ruang pesisir Kabupaten Kendal dalam mendukung ketersediaan data,
yang dapat diinventarisasi melalui kegiatan inventarisasi data pemilikian,
penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah di wilayah pesisir. Data-
data lain yang dapat disediakan oleh BPN adalah data-data subjek, jenis

hak,objek penggunaan tanah,nilai tanah atribut lain.
Tulisan dengan judul Upaya Pengendalian Penggunaan Tanah Di
Kebupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah oleh Slamet Muryono dkk
berusaha mengangkat isu pertanahan yang sudah sangat jamak terjadi

diberbagai daerah di Indonesia terutama terkait erat dengan kebutuhan
akan tanah dan pembangunan melalui fenomena alih fungsi penggunaan
tanah. Kebutuhan untuk mengendalikan laju perubahan penggunaan
tanah menjadi hal yang penting dalam rangka menjaga fungsi lahan sesuai
dengan alokasinya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
yang telah ditetapkan. Studi yang dilakukan di Kabupaten Temanggung