Page 13 - Reforma Kelembagaan dan Kebijakan Agraria (Hasil Penelitian Strategis STPN 2015)

xii Reforma Kelembagaan dan Kebijakan Agraria

dan krisis lahan pertanian merupakan sebuah ancaman serius, tidak hanya
bagi stabilitas nasional tetapi juga bagi jutaan petani yang menggantungkan
hidupnya pada sektor pertanian. Alih fungsi lahan pertanian menjadi
nonpertanian semakin tidak terkendali menyusul pesatnya perkembangan
sektor industri dan pemukiman di Indonesia. Harapan baru muncul karena
seiring dengan meredupnya batubara, kebijakan pemerintah setempat
mulai diarahkan untuk memenuhi visi pembangunan jangka panjang
untuk masa depan Kalimantan Timur yaitu menjadikan Kalimantan Timur
sebagai ‘pusat agroindustri’. Arah perubahan kebijakan ini menjadi sebuah

harapan dan semangat untuk mengembalikan ekonomi Kalimantan Timur
yang berbasis ekstraktif selama ini menjadi pilihan ekonomi yang lebih
sustainable dengan kembali ke sektor agraris.
Hasil-hasil penelitian yang dilakukan STPN di tahun 2015 ini telah
berusaha menggali dan menampilkan berbagai fenomena dan realitas

pelaksanaan reforma agraria sebagai sebuah kebijakan agraria lengkap
dengan kondisi institusi kelembagaan agraria kita saat ini. Harapannya
bahwa melalui tulisan-tulisan di buku ini akan menjadi inspirasi yang
mengilhami para peneliti dan pegiat agraria untuk terus tumbuh dan
berkembang menuju arah pembaharuan agraria yang mampu memberikan
keadilan dan kemanfaatan sebenarnya bagi masyarakat dengan tidak
meninggalkan kepastian hukum. Semoga substansi hasil-hasil penelitian
ini akan memberikan pembelajaran bagi kita semua untuk kembali
memahami filosofi pengelolaan agraria guna mewujudkan tanah bagi

sebesar-besar kemakmuran rakyat dan ruang hidup yang menyejahterakan
manusia.

Selamat Membaca.
WHP