Page 8 - Reforma Kelembagaan dan Kebijakan Agraria (Hasil Penelitian Strategis STPN 2015)
P. 8
PENGANTAR PENYUNTING
“Reforma Kelembagaan dan Kebijakan Agraria”
Reforma kelembagaan dan kebijakan agraria merupakan sebuah
gagasan ideal dalam upaya mengatur pengelolaan sumber-sumber agraria
Indonesia yang terkenal kaya dan beragam. Gagasan yang diwujudkan
dengan rangkaian kebijakan oleh pemerintah ini melalui penguatan
institusi kelembagaan pertanahan untuk melaksanakan perubahan
struktur penguasaan agraria (reforma agraria) melalui asset reform
dan pemberian acces reform sebagai ujung tombaknya. Sebagai sebuah
kebijakan agraria, nampaknya masih memerlukan tekad dan kerja keras
untuk mewujudkan tujuan besarnya. Pembangunan institusi kelembagaan
agraria penying untuk dilakukan dalam rangka menghadapi tantangan
global melalui upaya penguatan baik secara internal maupun eksternal.
Berbagai dinamika pelaksanaan maupun relitas yang cenderung terus
mengalami perubahan membutuhkan kemampuan untuk beradaptasi
bahkan bergerak luwes mengikuti kebutuhan masyarakat baik melalui
norma hukum yang bergerak progresif maupun juga institusi kelembagaan
agraria yang responsif dan melaksanakan fungsi good government.
Pada tahun 2015 ini, tema payung yang diangkat dalam kegiatan
penelitian Strategis PPPM-STPN adalah ‘Reforma Kelembagaan dan
Kebijakan Agraria’. Tema ini dipilih untuk membingkai judul-judul
penelitian yang diarahkan terutama untuk memperkaya bahan ajar melalui
updating isu-isu kontemporer di berbagai daerah di Indonesia. Dalam
upaya meng-upgrade pemahaman atas isu-isu terbaru, tema payung ini
juga disesuaikan dengan hasil Rakernas BPN tahun 2015 sehingga menjadi
