Page 21 - Reforma Kelembagaan dan Kebijakan Agraria (Hasil Penelitian Strategis STPN 2015)

6 Reforma Kelembagaan dan Kebijakan Agraria

B. Politik Recognisi Masyarakat Hukum Adat dan
Wilayahnya

Diskursus mengenai eksistensi masyarakat adat merupakan hal yang
menarik. Keberadaan masyarakat adat kita kenal jauh bahkan sebelum
berdirinya suatu negara. Menurut Komite Perserikatan Bangsa-Bangsa

(PBB) untuk hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, masyarakat adat adalah
termasuk dalam kategori kelompok masyarakat yang rentan atau tidak
beruntung, yang tidak mampu menuntut hak-haknya. Sedangkan menurut
Jaringan Pembela Hak-hak Masyarakat Adat (JAPHAMA), masyarakat
adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur (secara
turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai,
ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri. Masyarakat
8
adat ini dilengkapi dengan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya dalam
rangka menjalankan peri kehidupannya.
Di Indonesia, penyebutan untuk masyarakat adat sangat beragam.
Secara umum masyarakat adat sering disebut dengan persekutuan hukum
(Ter Haar), masyarakat terasing (Koentjaraningrat), suku bangsa terasing
(departemen sosial), masyarakat primitif, suku terpencil, kelompok

penduduk yang rentan (Kusumaatmadja), masyarakat tradisional,
masyarakat terbelakang, masyarakat hukum adat, masyarakat asli,
peladang berpindah, perambah hutan, peladang liar dan terkadang sebagai
penghambat pembangunan. Pada level lokal/daerah, masyarakat adat
9
dikenal dengan penyebutan nama sukunya masing-masing.

Sumber utama pengaturan mengenai hak masyarakat adat dapat
ditemui dalam Pasal 18B, Pasal 28 I ayat (3), serta Pasal 33 ayat (3) UUD
1945. Khusus dalam bidang agraria, ketentuan ini kemudian dijabarkan
dalam Tap MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan
Pengelolaan Sumber Daya Alam dan undang-undang lain dalam bidang
agraria termasuk UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

8 Fifik Wiryani. 2009. Reformasi Hak Ulayat: Pengaturan Hak-hak Masyarakat
Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam. Malang: SETARA Press. Hlm 2-3.
9 Moniaga dalam www.komnasham.go.id/publikasi komnas/wacana HAMno10.
doc:1. Diakses tanggal 7 Maret 2015 pukul 14.15 WIB.