Page 26 - Reforma Kelembagaan dan Kebijakan Agraria (Hasil Penelitian Strategis STPN 2015)

Hasil Penelitian Strategis STPN 2015 11

Pasal 5 Hutan berdasarkan statusnya Hutan negara sebagaimana
ayat (1) terdiri dari: dimaksud pada ayat (1) huruf
a. Hutan negara, dan a, tidak termasuk hutan adat
b. Hutan hak
Pasal 5 Hutan negara sebagaimana Dihapus
ayat (2) dimaksud pada ayat (1) huruf a,
dapat berupa hutan adat
Pasal 5 Pemerintah menetapkan status Pemerintah menetapkan
ayat (3) hutan sebagaimana dimaksud status hutan sebagaimana
pada ayat (1) dan ayat (2); dan dimaksud pada ayat (1);
hutan adat ditetapkan sepanjang dan hutan adat ditetapkan
menurut kenyataannya sepanjang menurut
masyarakat hukum adat yang kenyataannya masyarakat
bersangkutan masih ada dan hukum adat yang
diakui keberadaannya bersangkutan masih ada dan
diakui keberadaannya
Sumber: Putusan MK 35/2012

Secara konseptual, dapat digambarkan alur pemikiran dalam tulisan
ini sebagai berikut:

Jika kita mengingat kembali sejarah asal usul dan perkembangan
masyarakat adat yang telah ada sejak lampau, dapat dikatakan bahwa