Page 38 - Reforma Kelembagaan dan Kebijakan Agraria (Hasil Penelitian Strategis STPN 2015)

Hasil Penelitian Strategis STPN 2015 23

melindungi hak warga negara khususnya masyarakat adat. Mengkaji
mengenai keberadaan kontrak karya yang dimiliki PT. NNT yang notabene
dibuat antara perusahaan dengan pemerintah pusat, memang bukan
menjadi kewenangan pemerintah daerah. Namun dalam hal pengawasan
kegiatan operasional masih mungkin dilakukan. Termasuk juga memastikan
batas-batas kawasan hutan di sekitar elang dodo sehingga tidak semakin
menyingkirkan masyarakat. Upaya penting yang seharusnya diperankan
pemerintah daerah adalah melakukan penguatan hak masyarakat adat
Pasca Putusan MK 35. Hal ini penting mengingat kewenangan yang ada,

pemerintah daerah diarapkan mampu mengorganisir berbagai lembaga
pemerintah lain yang ada di daerah untuk bersinergi dalam menyelesaikan
konflik yang ada. Beberapa hal dimaksud, nampaknya sudah mulai
dilakukan seperti telah melakukan investigasi dan penelitian terkait sejarah
penguasaan wilayah masyarakat ini termasuk menciptakan upaya kondusif
melalui berbagai konggres atau kesepakatan antar masyarakat dan pihak
terkait. Kedua dalam bidang legislatif. Kewenangan ini memiliki fungsi

yang vital terutama dalam upaya penguatan perlindungan masyarakat
adat. Sebagaimana kita ketahui bahwa berbagai peraturan perundangan
yang ada mensyaratkan adanya pengakuan atas eksistensi masyarakat adat
sebelum adanya pengakuan atas wilayah hutan adatnya. Terkait pengakuan
ini diperlukan perangkat hukum baik berupa peraturan daerah maupun
keputusan bupati/ walikota. Oleh karenanya menjadi sangat penting
untuk memulai langkah investigasi dan penyusunan draf raperda terkait
hal tersebut sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah.

Ketiga adalah kewenangan yudikatif. Kewenangan ini terkait dengan
kewenangan peradilan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Dalam
kasus seperti ini, pemerintah harus sangat berhati-hati dalam melakukan
penanganan. Yaitu karena isu tanah merupakan hal yang sensitif, apalagi
terkait juga dengan masyarakat adat. Perjuangan masyarakat bukanlah tanpa
alasan atau hanya sekedar motif ekonomi dan klaim lahan tanpa alasan yang

jelas, namun ada sejarah penguasaan yang memiliki ikatan batin kuat antara
masyarakat dan tanahnya. Sehingga pendekatan hukum khususnya pidana
harus sangat mempertahankan keadilan dan kemanfaatannya bagi rakyat.