Page 42 - Reforma Kelembagaan dan Kebijakan Agraria (Hasil Penelitian Strategis STPN 2015)
P. 42

Hasil Penelitian Strategis STPN 2015  27


               UU No. 18 Tahun  1.   Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban
               2004 tentang      (rechtgemeinschaft);
               Perkebunan     2.  Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa
                                 adat;
                              3.  Ada wilayah hukum adat yang jelas;
                              4.  Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya
                                 peradilan adat yang masih ditaati; dan
                              5.  Ada pengukuhan dengan peraturan.
               UU No. 32      1.   Kelompok masyarakat secara turun temurun
               Tahun 2009        bermukim di wilayah geografis tertentu;
               tentang        2. Adanya ikatan pada asal usul leluhur;
               Perlindungan   3.  Adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan serta;
               dan Pengelolaan  4.  Adanya sistem nilai yang menentukan pranata
               Lingkungan        ekonomi, politik, sosial, dan hukum adat.
               Hidup
               UU No. 6 Tahun  1.   Memiliki wilayah paling kurang memenuhi salah satu
               2014 tentang      atau gabungan unsur adanya;
               Desa           2.  Masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama
                                 dalam kelompok;
                              3.  Pranata pemerintahan adat;
                              4. Harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau
                              5.  Perangkat norma hukum adat.
              Sumber: Diolah penulis dari berbagai peraturan perundang-undangan.

                  Kedua,  prosedur pengakuan  yang  ada  memungkinkan untuk
              membatasi  klaim  atas  hutan  adat  sehingga  eksistensi wilayah  hutan
              tetap  terjaga.  Dalih  utamanya adalah  kelestarian  sumber daya alam
              hutan  dan mencegah  perusakan hutan  oleh masyarakat.  Ketiga, bahwa
              dengan kehendak menuntut  prasyarat  untuk menjadi  subjek hukum,
              negara hendak mengaturnya secara lebih komprehensif melalui berbagai

              lembaga-lembaga negara  yang  berkaitan.  Tentunya hal  ini lantas
              membutuhkan sinergi antara lembaga yang ada sehingga dapat mencapai
              tujuan yang ditetapkan. Hal ini sejalan dengan tuntutan struktur norma
              hukum UU yang memang membutuhkan peraturan dibawahnya agar lebih
              operasional. Harapannya kemudian, kebijakan lanjutan akan benar-benar
              membawa semangat keadilan demi kesejahteraan masyarakat.

                  Berikutnya  dalam  upaya  pemulihan  ini  adalah  melalui peluang
              beberapa regulasi telah ada maupun yang sedang dalam penyempurnaan,
              diantaranya:
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47