Page 45 - Reforma Kelembagaan dan Kebijakan Agraria (Hasil Penelitian Strategis STPN 2015)

30 Reforma Kelembagaan dan Kebijakan Agraria

rangka mewujudkan pengelolaan pertanahan dan kegiatan administrasi
dalam semua aspek kehidupan
Dalam upaya menyusun upaya penyelesaian sengketa yang ada, kiranya
kita perlu memahami teori penyelesaian sengketa. Hal pertama yang harus
kita pahami adalah asal/ akar konflik/ sengketa yang ada. Yaitu terampasnya
wilayah adat masyarakat cek bocek disertai larangan mengaksesnya. Hal ini
berarti telah merampas hak dasar dari masyarakat adat berupa wilayahnya.

Dimana disanalah masyarakat menggantungkan kehidupannya baik secara
fisik maupun non fisik berupa jalinan religiusitasnya dengan nenek moyang
yang divisualisasikan melalui keberadaan makam-makam pendahulu.
Simon Fisher dalam Salim menyebutkan tentang teori kebutuhan manusia
bahwa penyebab terjadinya sengketa adalah kebutuhan dasar manusia baik
fisik, mental, dan sosial yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Keamanan,
identitas, pengakuan, partisipasi, dan otonomi sering merupakan inti

pembicaraannya. Lebih lanjut Abraham Maslow dalam Salim menyebutkan
26
adanya hierarkhi kebutuhan yang terbagi dalam 5 hal yaitu kebutuhan
fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan akan
penghargaan, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Kebutuhan fisiologis
adalah kebutuhan-kebutuhan pokok manusia, seperti sandang, pangan
dan perumahan. Kebutuhan fisiologis inilah yang erat kaitannya dengan
keberadaan hutan adat sebagai wilayah hidup dan penghidupan masyarakat.
Mengingat bahwa kebutuhan utama ini yang menjadi penyebabnya, maka
harus ada upaya untuk bisa memulihkan pemenuhan kebutuhan dasar

ini baik dalam bentuk kompensasi maupun pengembalian pada kondisi
semula. Membicarakan upaya pemulihan ini tentunya berkaitan dengan
ganti kerugian. Meskipun umumnya istilah ini terkait dengan kegiatan
pengadaan tanah yang identik dengan pengambilalihan tanah oleh negara
maupun swasta atas dasar pembangunan dan kepentingan umum, namun
dalam kasus ini dapat dianalogikan sebagaimana tersebut. Berkenaan
dengan tuntutan akan ganti rugi tanah yang diharapkan oleh masyarakat

cek bocek adalah berupa kompensasi oleh perusahaan sebagai pengganti

26 Salim, Ibid. Hlm: 159-160.