Page 46 - Reforma Kelembagaan dan Kebijakan Agraria (Hasil Penelitian Strategis STPN 2015)

Hasil Penelitian Strategis STPN 2015 31

atas tanah yang hilang tersebut. Atau jika, masyarakat menginginkan
tanah adat tersebut dikembalikan kepada mereka dalam arti dikeluarkan
baik dari kawasan hutan maupun kawasan eksplorasi perusahaan.
Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dapat dipenuhi dengan
serangkaian upaya diantaranya:

1. Penguatan eksistensi dan pengakuan hak masyarakat adat
2. Menggunakan media negosiasi dan mediasi guna mencapai
kesepakatan terkait ganti rugi.
3. Menciptakan stabilitas keamanan di wilayah tersebut

Langkah pertama membutuhkan sinergi dan kesepahaman antara

pemerintah dengan masyarakat. Sebagaimana di jelaskan di awal, bahwa
sistem hukum kita menghendaki adanya pengakuan tentang masyarakat
adat yang tertuang dalam peraturan daerah atau keputusan bupati/
walikota. Hal ini artinya bahwa masyarakat adat masih memerlukan
perjuangan panjang untuk bisa diakui sebagai subjek hukum. namun
harapannya bahwa pemerintah juga memberikan peluang perlindungan
tersebut. Hal ini penting bahwa stigma pemerintah yang selama ini
muncul selalu memandang sebelah mata terhadap masyarakat adat dan
menafikan keberadaannya termasuk segala upaya yang dilakukan dalam

rangka pengakuannya. Langkah kedua dengan menjalin komunikasi
berbagai pihak yang berkepentingan untuk secara sadar menemukan
upaya penyelesaian yang terjadi. Terutama sekali adalah antara perusahaan
dengan masyarakat dalam rangka menemukan kesepakatan tentang
bentuk dan besarnya ganti rugi. Dikatakan demikian karena peneliti
yakin bahwa sangat tidak mungkin merubah peta kontrak karya atau
melepaskan tanah masyarakat dari wilayah pertambangan (enclave).

Terkait ganti rugi ini tentunya harus dipikirkan dengan baik sehingga tepat
baik bentuk, besarnya, serta objek penerimanya. Klaim yang selama ini
diajukan oleh masyarakat adat adalah bahwa wilayah tersebut merupakan
wilayah adatnya. Oleh karenanya mungkin dapat dipertimbangkan bahwa
ganti rugi juga bukan bersifat perseorangan/ individu namun lebih kepada
kelompok masyarakat/ lembaga adatnya. Sehingga penggantian yang ada