Page 10 - Konstitusionalisme Agraria
P. 10
PENGANTAR PENERBIT
Kami dengan sangat berbangga menerbitkan buku yang ditulis
oleh rekan Yance Arizona ini dengan beberapa pertimbangan
berikut. Buku ini mengajak kita untuk memahami logika negara
dalam mengelola dan mengatur tanah dan kekayaan alamnya, yang
menurut penulis dapat ditelusuri dari lahir dan diterjemahkannya
konsep Hak Menguasai Negara (HMN) di dalam serangkaian
peraturan perundang-undangan. Dengan HMN itu tidak dengan
sendirinya negara memiliki tanah, dengan apa yang seringkali
salah disebut sebagai ‘tanah negara’, mengingat negara tidak lagi
mengikuti prinsip dominuum (pemilik tanah) sebagaimana masa
kolonial melalui pernyataan kepemilikannya secara sepihak yang
dikenal sebagai domein verklaring itu.
Konsep HMN menyimpan sedimentasi cita-cita nasionalistik
para pendiri bangsa, yang kala itu disertai suatu keyakinan dan
pandangan bahwa negara Republik Indonesia yang baru menyatakan
kemerdekaannya itu akan mengejawentahkan ‘mimpi kesejahteraan’
bagi warga negaranya. Para pendiri bangsa dengan percaya diri
mengkonstruksi penguasaan negara atas tanah dan kekayaan
alamnya dalam cita-cita kesejahteraan tersebut: menjadi ‘negara
kesejahteraan’. Persoalan menjadi berbeda dimana pada suatu
era konsep tersebut diterjemahkan secara sama sekali berbeda
berupa menegarakan tanah dan kekayaan alam Indonesia atas
wilayah-wilayah yang dikuasai dan telah menjadi ruang hidup bagi
rakyat Indonesia, orang per orang, sebagai pribadi, kelompok, dan
komunalitas masyarakat adat.
Beberapa dekade berlangsung, penerjemahan semacam itu
lantas mendapat koreksi dari lembaga (tinggi) negara, Mahkamah
Konsitusi Republik Indonesia. Beberapa putusannya menguji