Page 11 - Konstitusionalisme Agraria
P. 11
kembali pe(nyalah)gunaan Hak Menguasai Negara tersebut dengan
memberi titik perimbangan pada perlindungan hak individu dan
masyarakat adat atas tanah dan kekayaan alam. Maka, secara tidak
ragu-ragu, misalnya, dalam putusan menyangkut kehutanan pada
soal penunjukan kawasan hutan secara sepihak oleh Kementerian
Kehutanan, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa tindakan itu
adalah sewenang-wenang dari ‘pemerintahan otoriter’.
Sedimentasi cita-cita kesejahteraan itu juga ditunjukkan
penulis melalui cara membaca yang lain atas Konstitusi, tepatnya
pasal Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Pasal ini merupakan dasar untuk
mengatakan bahwa konstitusi kita adalah Konstitusi Agraria.
Bukan hanya itu, namun lebih tepatnya adalah Konstitusi Reforma
Agraria. Ini merupakan temuan penafsiran yang mendasar, sebab
memiliki konsekuensi misalnya untuk mengatakan: jika negara
tidak melaksanakan reforma agraria, maka negara tersebut bisa
dikatakan inkonstitusional. Kita memahami bahwa reforma agraria
memiliki dimensi ganda. Di satu sisi reforma agraria adalah kebijakan
untuk ‘memberdayakan’ warganegara yang tidak memiliki tanah
atau mengakses kekayaan alam dalam jumlah terbatas; dan di sisi
lain reforma agraria adalah ‘menidakberdayakan’ para pihak yang
berkelebihan dan terus menambah hak atas tanah sehingga terjadi
konsentrasi pemilikan atas tanah dan kekayaan alam (bahkan
berakibat penelantaran tanah). Di sinilah diperlukan pengendalian
atas tanah dan bukan saja penetapan hak atas tanah. Cara berpikir
ini mengajak kita untuk masuk pada penafsiran progresif atas
hukum (agraria), yakni memeriksa dengan kacamata ‘keadilan sosial’
daripada ‘ketaat-aturan’ regulasi yang dipahami secara positivistik
dan terkadang menghasilkan kondisi yang terpisah antara hukum
dengan keadilan itu sendiri. Kondisi berupa alokasi yang adil atas
tanah melalui pelaksanaan reforma agraria adalah jalur tempuh
menuju “…sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dengan menggali
kembali cita-cita dasar dalam konstitusi kita, buku ini sekaligus
mengingatkan kita agar waspada terhadap segala kondisi dan upaya
yang membelokkan bahkan mematahkan cita-cita ‘kesejahteraan
x Konstitusionalisme Agraria