Page 14 - Konstitusionalisme Agraria

KATA PENGANTAR

Konstitusi Agraria:

Konstitusi Tanah dan Air

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH

UUD 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia memiliki
banyak wajah. UUD 1945 tidak saja dapat dilihat sebagai konstitusi
politik (political constitutional) yang mengatur pembagian
kekuasaan di dalam negara, melainkan dapat pula dilihat sebagai
konstitusi ekonomi (economic constitution) dan konstitusi sosial
(social constitution) seperti yang telah saya perkenalkan sejak tahun
1990 melalui disertasi saya pada tahun 1991. UUD 1945 saya namakan
1
konstitusi ekonomi (economic constitution) karena berisi dasar-dasar
kebijakan negara di bidang perekonomian. UUD 1945 juga saya sebut
2
sebagai konstitusi hijau (green constitution) karena berisi dasar-
dasar pengaturan mengenai pengelolaan dan perlindungan hidup,
3

1 Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya
di Indonesia, Ichtiar Baru-van Hoeve, Jakarta, 1994.
2 Lihat Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 yang selengkapnya
berbunyi sebagai berikut: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar
atas asas kekeluargaan; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) Bumi dan air dan kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesarbesar kemakmuran rakyat; dan (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar
atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan
kesatuan ekonomi nasional.
3 Lihat pula Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Pasal 28H ayat (1)
UUD 1945 berbunyi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal,
dan medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan
kesehatan.” Sedangkan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 berbunyi: “Perekonomian nasional