Page 36 - Konstitusionalisme Agraria

pengertian tentang seperangkat prinsip-prinsip nilai dan norma
dasar yang mengatur mengenai apa dan bagaimana suatu sistem
kekuasaan dilembagakan dan dijalankan untuk mencapai tujuan
bersama dalam wadah organisasi (Asshiddiqie, 2014:27). Bila
organisasi yang dimaksud dalam bentuk negara, maka konstitusi
dimaksud berisi mengenai apa dan bagaimana kekuasaan di dalam
suatu negara dipergunakan untuk mencapai tujuan negara tersebut.
Dari sisi bentuk perumusannya, konstitusi dapat dikelompokan
dalam tiga bentuk, yaitu: (i) terdokumentasi secara tertulis dalam
satu naskah hukum yang disebut Undang-Undang Dasar; atau
(ii) tertulis secara tidak terdokumentasi dalam satu naskah tetapi
tercatat dalam banyak naskah sejarah; maupun (iii) tidak tertulis
sama sekali melainkan hanya tumbuh dan ditaati dalam praktik
penyelenggaraan kekuasaaan negara (Asshiddiqie, 2014:29). Pada
umumnya negara menggunakan bentuk perumusan konstitusi yang
pertama dimana mendokumentasikan konstitusinya dalam satu
dokumen yang disebut dengan Undang-Undang Dasar. Konstitusi
Amerika yang dibentuk pada tahun 1787 merupakan pelolor
konstitusi terdokumentasi. Selain itu ada pula negara yang tidak
mengandalkan konstitusi terdokumentasi sebagai Undang-Undang
Dasar. Negara Inggris mengembangkan konstitusinya dari naskah-
naskah sejarah seperti Magna Charta (1215) dan Bill of Rights (1698)
dan praktik-praktik ketatanegaraan yang disebut convention sebagai
konstitusinya.
Sementara itu, konstitusionalisme merupakan paham dimana
konstitusi dijadikan sebagai panduan dalam segala aktivitas
kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Konstitusionalisme
menjadikan konstitusi sebagai poros dari hubungan-hubungan
sosial, ekonomi, politik dan lingkungan. Di Indonesia sendiri, gagasan
konstitusionalisme tumbuh bersamaan dengan terbentuknya Negara
Republik Indonesia. Gagasan tersebut diperbincangkan dalam
persidangan untuk persiapan kemerdekaan Indonesia baik di dalam
BPUPKI maupun PPKI. Selanjutnya, gagasan konstitusionalisme
mengalami pasang naik dan surut seiring dengan perjalanan
penyelenggaraan negara.

Wacana Konstitusi Agraria 5