Page 37 - Konstitusionalisme Agraria

Namun, bila diperiksa lebih jauh, gagasan konstitusionalisme
telah muncul di tanah yang kini disebut Indonesia itu sejak zaman
kolonial Belanda. Gagasan konstitusionalisme, demokrasi dan
liberalisme yang meletup sejak revolusi Perancis 1789 menjalar
keseluruh dataran Eropa sampai ke Belanda. Gagasan tersebut
baru muncul di tanah Jajahan Hindia Belanda lebih dari setengah
abad setelahnya. Hal mana ditandai dengan revisi pengaturan
tentang Peraturan untuk Penyelenggaraan Daerah Jajahan (Regering
Reglement) 1854 (Wignjosoebroto, 1995:24-5). Ketentuan tersebut
mulai mengoreksi kesewenang-wenangan penguasa kolonial yang
menerapkan sistem tanam paksa (cultuur stelsel).
Dalam sejarahnya, gagasan konstitusionalisme hadir untuk
merespons penyelenggaraan negara yang despotik dan otoriter. Oleh
karena itu dapat dipahami, gagasan konstitusionalisme pada masa
kolonial hadir untuk merepons sistem tanam paksa yang banyak
menyengsarakan rakyat. Demikian pula, gagasan konstitusionalisme
yang hadir di Indonesia pasca Orde Baru juga merupakan respons
terhadap pemerintahan otoritarian Orde Baru yang telah berkuasa
kurang lebih dari 32 tahun.
Semangat konstitusionalisme berkembang pada negara-negara
yang memiliki konsitusi tertulis. Amerika merupakan salah satu
negara yang paling bangga dengan konstitusi tertulis yang mereka
miliki. Di dalam Declaration of Independence Amerika Serikat yang
disetujui pada 4 Juli 1776 merupakan titik awal berkembangnya
gagasan konstitusionalisme di negara tersebut yang kemudian disusul
dengan pembentukan Konstitusi Amerika pada tahun 1787. Padanan
dari paham konstitusionalisme ini adalah the rule of law. Kedua
paham ini sama-sama menekankan pentingnya peranan hukum
dalam mengatur kehidupan kenegaraan dan perlindungan terhadap
hak asasi manusia. Berbeda dengan paham konstitusionalisme yang
berkembang di Amerika Serikat, paham rule of law pada mulanya
berkembang di Inggris, sebuah negara yang tidak memiliki suatu
konstitusi tertulis yang terkodifikasi (Dicey, 2008:251-6). Oleh karena
itu, diskursus tentang konstitusionalisme sepadan dengan diskursus
tentang negara hukum (the rule of law).

6 Konstitusionalisme Agraria