Page 39 - Konstitusionalisme Agraria

seperti dengan dikeluarkannya Agrarische Wet 1870, bukan Land Wet
untuk mengatur semua tanah dan sumber daya alam lainnya seperti
hutan dan tambang – bahkan pada awalnya aturan yang dirancang
adalah Cultuur Wet (UU tentang Usaha Pertanian) yang dipersiapkan
oleh Menteri Kolonial van de Putte (Wignjosoebroto, 1995:87). Hal
8
itu dibuktikan sebab kemudian aturan kolonial untuk hutan diatur
dalam bentuk Bosch Ordonantie, sedangkan untuk pertambangan
diatur melalui Nederlands-Indische Mijnwet 1899 (UU Pertambangan
Hindia-Belanda).
Meskipun pada awalnya kata agraria itu bermakna sempit,
namun perkembangan berikutnya telah terjadi perluasan atas
makna agraria. Agraria kemudian dimaknai sebagai hubungan-
hubungan antara manusia dengan tanah dan sumber daya alam
lainnya termasuk air, hutan, kebun dan bahkan sumber daya yang
ada pada perut bumi seperti bahan-bahan tambang. UU No. 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
menjadi suatu penanda perluasan makna agraria tersebut sebab di
dalam UUPA yang dimaksud dengan agraria mencakup pula seluruh
tanah, air, angkasa serta kekayaan alam yang melekat padanya.
Sehingga sekarang bila orang berbicara tentang agraria, itu bukan
saja membicarakan tanah pertanian, tetapi membicarakan berbagai
sektor dalam pengelolaan sumber daya alam (Bdk Wiradi, 1984:313;
Warman, 2010:45).
Dengan demikian, lingkup pengertian agraria dalam konteks
kebijakan di Indonesia tidak lagi hanya sebatas tanah pertanian
belaka, melainkan lebih luas sehingga meliputi, bumi air dan
kekayaan yang terkandung padanya sebagaimana dimaksud oleh
Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Lebih lanjut, jenis-jenis sumber agraria
yang juga merupakan lingkup agraria adalah sebagai berikut (Sitorus
dalam Suhendar dkk, 2002:34-5):

8 Rancangan Cultuur Wet yang dipersiapkan Menteri Koloni van de Putte ketika
dibahas di Parlemen Belanda tidak diterima sepenuhnya. Terdapat dorongan untuk
amandemen rancangan tersebut. Van de Putte yang mengusung rancangan itu tidak
menyetujui dan akhirnya tidak melanjutkan rancangan itu. Rancangan penggantinya adalah
yang kemudian menjadi Agrarische Wet 1870 (Wignjosoebroto, 1985:87).

8 Konstitusionalisme Agraria