Page 43 - Konstitusionalisme Agraria

orang-orang yang memperjuangkan tanahnya sebagai ‘sisa-sisa’
Partai Komunis Indonesia masih melekat dan sengaja dihembuskan.
Sebab itulah, dengan memberikan landasan konstitusional bagi
orang-orang yang memperjuangkan tanahnya yang dirampas, maka
perjuangannya itu menjadi perjuangan kewarganegaraan yang
berlandaskan konstitusi.
Konstitusi agraria juga hendak menjadi argumentasi bagi
upaya-upaya untuk menempatkan para petani dan kelompok
marginal sebagai warga negara yang memiliki hak. Hal ini bertalian
pula dengan penataan ulang hubungan antara negara dan warga
negara. Dalam doktrin hak asasi manusia, ketika warga negara
diposisikan sebagai pemilik hak, maka tanggungjawab negaralah
untuk mengakui, menghormati, melindungi dan memenuhi hak-
hak warga negara tersebut. Dengan cara pandang ini, maka negara
tidak dibenarkan merampas tanah-tanah rakyat baik yang kemudian
dipergunakan untuk konsesi kepada swasta maupun wilayah-wilayah
konservasi yang membatasi akses warga untuk memperoleh manfaat
dari sumber daya. Selain itu, konstitusi agraria menjadi landasan
penting untuk mewujudkan pengintegrasian warga ke dalam negara
karena selama ini, konflik-konflik agraria yang melibatkan petani,
masyarakat adat dan sebagainya telah mengganggu proses integrasi
petani, masyarakat adat dan kelompok marginal lainnya untuk
menjadi warga negara yang dihargai keberadaannya sebagai manusia
Indonesia yang dicita-citakan dengan pendirian Republik Indonesia.

Konstitusi agraria di berbagai negara

Konseptualisasi hubungan negara dan rakyatnya dengan tanah dan
sumber daya alam lainnya yang disebut dengan konstitusi agraria
tidak saja terjadi di Indonesia. Telah banyak negara yang menempuh
jalur serupa. Konstitusi Uni-Soviet 1918 misalnya dalam Bab 2, Pasal 1
paragraf 3a dan 3b mendeklarasikan bahwa semua tanah adalah milik
negara (all land is declared national property) dan kepemilikan tanah
perorangan dihapuskan (private ownership of land is abolished).
Ketentuan tersebut sejalan dengan sistem ekonomi komunis dimana

12 Konstitusionalisme Agraria