Page 45 - Konstitusionalisme Agraria
P. 45
Article XII Section 5: The State, subject to the provisions of this
Constitution and national development policies and programs, shall
protect the rights of indigenous cultural communities to their ancestral
lands to ensure their economic, social, and cultural well-being.
The Congress may provide for the applicability of customary laws
governing property rights and relations in determining the ownership
and extent of ancestral domain.”
Tidak semua konstitusi negara-negara dunia mengatur
hubungan antara negara dengan agraria. Negara-negara yang
menganut ideologi liberal, terutama negara-negara barat seperti
Amerika, Prancis, Jerman tidak mengatur tentang hubungan
penguasaan negara atas tanah dan sumber daya alam di dalam
konstitusinya. Meskipun tidak mengatur di dalam konstitusinya,
tidak berarti bahwa negara-negara liberal tidak menguasai sumber-
sumber agraria.
Sementara itu negara-negara komunis-sosialis dan yang
mengalami transisi politik melakukan perubahan terhadap
hubungan negara dengan agraria di dalam konstitusinya. Beberapa
negara melakukan konstitusionalisasi agraria seperti Filipina dan
Brazil. Kedua negara ini, bukan saja memperkuat penguasaan negara
atas tanah dan sumber daya alam lainnya, tetapi juga memasukan
ketentuan tentang Reforma Agraria (agrarian reform) di dalam
konstitusinya untuk merombak tatanan agraria lama menjadi tatanan
agraria baru. Negara lain seperti Uni-Soviet ketika berubah menjadi
Republik Federasi mengubah menghilangkan prinsip pemilikan
negara atas agraria di dalam konsitusi barunya (dekonstitusionalisasi
agraria) yang sejalan dengan semangat liberalisasi Glasnost
(keterbukaan politik) dan Perestroika (restrukturisasi ekonomi) yang
dicanangkan Michael Gorbachev (Brown, 1996).
Sedangkan Indonesia telah mengalami berkali-kali perubahan
konstitusi baik dalam bentuk penggantian konstitusi (1949, 1950,
1959) maupun amandemen konstitusi (1998-2002). Ketentuan
tentang hubungan penguasaan negara atas agraria hampir selalu
ada dan dengan rumusan ketentuan yang sama, yaitu: “Bumi dan
air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
14 Konstitusionalisme Agraria