Page 45 - Konstitusionalisme Agraria
P. 45

Article XII Section 5: The State, subject to the provisions of this
                 Constitution and national development policies and programs, shall
                 protect the rights of indigenous cultural communities to their ancestral
                 lands to ensure their economic, social, and cultural well-being.
                 The Congress may provide for the applicability of customary laws
                 governing property rights and relations in determining the ownership
                 and extent of ancestral domain.”
                 Tidak semua konstitusi negara-negara dunia mengatur
            hubungan antara negara dengan agraria. Negara-negara yang
            menganut ideologi liberal, terutama negara-negara barat seperti
            Amerika, Prancis, Jerman tidak mengatur tentang hubungan
            penguasaan negara atas tanah dan sumber daya alam di dalam
            konstitusinya. Meskipun tidak mengatur di dalam konstitusinya,
            tidak berarti bahwa negara-negara liberal tidak menguasai sumber-
            sumber agraria.
                 Sementara itu negara-negara komunis-sosialis dan yang
            mengalami transisi politik melakukan perubahan terhadap
            hubungan negara dengan agraria di dalam konstitusinya. Beberapa
            negara melakukan konstitusionalisasi agraria seperti Filipina dan
            Brazil. Kedua negara ini, bukan saja memperkuat penguasaan negara
            atas tanah dan sumber daya alam lainnya, tetapi juga memasukan
            ketentuan tentang Reforma Agraria (agrarian reform) di dalam
            konstitusinya untuk merombak tatanan agraria lama menjadi tatanan
            agraria baru. Negara lain seperti Uni-Soviet ketika berubah menjadi
            Republik Federasi mengubah menghilangkan prinsip pemilikan
            negara atas agraria di dalam konsitusi barunya (dekonstitusionalisasi
            agraria) yang sejalan dengan semangat liberalisasi Glasnost
            (keterbukaan politik) dan Perestroika (restrukturisasi ekonomi) yang
            dicanangkan Michael Gorbachev (Brown, 1996).
                 Sedangkan Indonesia telah mengalami berkali-kali perubahan
            konstitusi baik dalam bentuk penggantian konstitusi (1949, 1950,
            1959) maupun amandemen konstitusi (1998-2002). Ketentuan
            tentang hubungan penguasaan negara atas agraria hampir selalu
            ada dan dengan rumusan ketentuan yang sama, yaitu: “Bumi dan
            air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh


               14     Konstitusionalisme Agraria
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50