Page 50 - Konstitusionalisme Agraria

setelah reformasi tidak lagi menggunakan konsep HMN. Demikian
pula dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi dalam menguji
undang-undang di bidang tanah dan sumber daya alam lainnya,
terminologi hak menguasai negara sudah mulai ditinggalkan. Oleh
karena itu, di dalam buku ini HMN hanya diposisikan sebagai
salah satu konsep yang ada dalam tahapan perkembangan konsepsi
penguasaan negara atas tanah dan sumber daya alam lainnya.
Kedua, penelitian terdahulu umumnya memfokuskan kajian
agraria sebagai tanah (pertanian). Kecuali Abrar Saleng yang
membahas konsepsi dan pelaksanaan kebijakan agraria dalam sektor
pertambangan. Buku ini membahas agraria dalam pengertian yang
luas, yang tidak terbatas pada pertanahan saja. Namun agar tidak
terlalu melebar, maka sektor agraria yang dicakupi oleh penelitian
ini meliputi pertanahan, perkebunan, kehutanan dan pertambangan.
Pada beberapa bagian juga akan dibahas sekilas perkembangan
kebijakan pada sektor kelautan dan lingkungan hidup.
Ketiga, periodisasi waktu dan pendekatan. Buku ini membagi
periode kebijakan agraria yang merupakan penggunaan terhadap
konstitusi agraria dalam tiga rezim pemerintahan, yaitu Pertama,
periode pemerintahan Presiden Soekarno (1945-1966). Secara
formal Presiden Soekarno diangkat pada 18 Agustus 1945 dan
diberhentikan oleh MPRS pada tanggal 12 Maret 1967, namun
secara substansial peralihan tampuk kekuasaan tersebut telah
dimulai sejak dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Kedua,
periode pemerintahan Presiden Soeharto (1966-1998). Ketiga,
periode pemerintahan setelah Presiden Soeharto (1998-2012). Pada
periode terakhir ini ada beberapa presiden antara lain BJ. Habibie,
Abdurahman Wahid, Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang
Yudhoyono.
Pembagian ke dalam tiga rezim pemerintahan itu dapat
disandingkan dengan perkembangan tiga semangat zaman (zeitgeist)
dari masing-masingnya (Bdk Fauzi, 1999; Rachman, 2012). Periode
1945-1966 dapat pula disebut sebagai periode dimana semangat
nasionalisme sedang menguat. Meskipun pada masa itu terdapat
berbagai paham politik, namun semangat nasionalisme yang anti-

Wacana Konstitusi Agraria 19