Page 54 - Konstitusionalisme Agraria

dalam kebijakan kolonial melalui Agrarische Wet 1870 sebenarnya
telah berkembang lama sejak masa VOC yang oleh penguasa kolonial
dianggap sejalan dengan cara penguasaan raja-raja pribumi atas
tanah (bab IX buku ini). Cara penguasaan tanah dan sumber daya
alam lainnya oleh penguasa kolonial dimulai dengan perdagangan
rempah-rempah, kemudian melakukan monopoli terhadap hasil
bumi, menguasai jalur transportasi laut, menguasai pelabuhan-
pelabuhan strategis, mendirikan kota-kota, kemudian masuk lebih
jauh ke daratan untuk mengembangkan usaha perkebunan dan
kehutanan. Pada pertengahan abad XIX baru mulai melirik usaha
pertambangan. Prinsip Domein Verklaring yang terdapat di dalam
Agrarische Wet 1870 ini meskipun telah dicabut dengan UUPA,
namun anehnya masih diterapkan dalam kebijakan dan praktik
pemerintahan Indonesia, salah satu contoh nyata dapat dilihat dalam
sektor kehutanan.
Kedelapan, di dalam buku ini dibahas tiga konsepsi
penguasaan negara atas tanah dan sumber daya alam lainnya, yaitu
(1) Prinsip Domein Verklaring; (2) Hak Menguasai Negara; dan (3)
Konsepsi Konstitusional Penguasaan Negara (bab IX buku ini).
Prinsip Domein Verklaring diperkenalkan melalui Agrarische Wet
1870 dan sejumlah Ordinansi di bidang kehutanan. Sementara
itu, Hak Menguasai Negara pertama kali diperkenalkan dalam
UUPA 1960 dan diikuti oleh sejumlah undang-undang berikutnya.
Sedangkan Konsepsi Konstitusional Penguasaan Negara merupakan
gagasan baru yang berkembang dari judicial activism berkaitan
dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan
ketentuan Pasal 33 UUD 1945 (bab VIII dan IX buku ini). Buku ini
memiliki pandangan bahwa Konsepsi HMN hanyalah salah satu
dari konsepsi mengenai hubungan antara negara dengan tanah dan
sumber daya alam di Indonesia. Saat ini konsepsi tersebut tengah
bergeser seiring dengan berbagai penafsiran yang hadir dari putusan
Mahkamah Konstitusi.
Kesembilan, konsepsi penguasaan negara atas tanah dan
sumber daya alam lainnya berkaitan dengan bagaimana negara
memperlakukan tanah-tanah rakyat. Oleh karena itu, konstitusi

Wacana Konstitusi Agraria 23