Page 55 - Konstitusionalisme Agraria

agraria berkaitan dengan tanah air masyarakat adat. Keberadaan tanah
air masyarakat adat menjadi salah satu pembatas bagi keberlakuan
penguasaan negara atas tanah dan sumber daya alam lainnya.
Sehingga penguasaan negara atas tanah dan sumber daya alam lainnya
tidak boleh serta merta menjadi alasan untuk perampasan tanah-
tanah masyarakat adat (bab IX dan bab X buku ini).
Kesepuluh, konstitusi agraria dapat dilekatkan tugas untuk
mendorong reforma agraria. Beberapa negara telah menjadikan
konstitusinya sebagai konstitusi reforma agraria seperti Filipina
dan Brazil, dimana di dalamnya secara tegas dirumuskan agenda-
agenda pembaruan agraria sebagai bagian dari muatan konstitusi.
Konstitusi Indonesia perlu diarahkan menjadi konstitusi reforma
agraria sehingga bisa menjadi penambah argumentasi perjuangan
keadilan agraria di tengah situasi ketimpangan penguasaan tanah
(bab X buku ini). Cara untuk menjadikan konstitusi indonesia
menjadi konstitusi pembaruan agraria tidak saja dapat dilakukan
dengan amandemen formal (formal amendment), tetapi juga dapat
dilakukan dengan penafsiran oleh lembaga peradilan (judicial
interpretation), maupun pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-
hari dan kebijakan pemerintah (constitution usage). Proyeksi untuk
mendayagunakan hukum sebagai alat reforma agraria diproyeksikan
di dalam bagian akhir buku ini.

Kesimpulan
Konstitusi agraria merupakan konstitusi yang berisi prinsip dan
norma dasar tentang hubungan antara negara dan warga negara
terhadap tanah dan sumber daya alam lainnya. Istilah Konstitusi
Agraria merupakan istilah baru baik dalam kajian konstitusi
maupun kajian agraria. Kajian ini melihat bagaimana masalah
agraria dilihat dari optik studi konstitusi yang berkaitan dengan
bagaimana kewenangan negara harus dijalankan serta bagaimana
jaminan terhadap hak asasi warga negara bisa dihormati, dilindungi
dan dipenuhi.

24 Konstitusionalisme Agraria