Page 60 - Konstitusionalisme Agraria

Dalam pandangan demikian, maka bagi Soepomo, hubungan
penguasaan negara atas tanah dan sumber daya alam lainnya harus
dikaitkan dengan sistem ekonomi yang hendak dibangun. Dalam
hal ini yang didukung oleh Soepomo adalah sistem sosialisme
negara dengan tidak mengabaikan realitas sosial masyarakat agraris
Indonesia, dimana mayoritas penduduknya adalah petani.
Keterpautan antara sistem ekonomi dan agraria ini juga muncul
dalam banyak pidato dan komentar-komentar Mohammad Hatta
sepanjang perumusan konstitusi dan dikemudian hari. Mohammad
Hatta adalah orang yang dianggap paling bertanggungjawab dalam
perumusan konsepsi penguasaan negara atas tanah dan sumber daya
alam lainnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD
1945. Bahkan Hatta dianggap sebagai arsitek dari Pasal 33 UUD 1945
secara keseluruhan, yaitu ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dengan judul
bab tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam perumusan di BPUPKI,
ketentuan Pasal 33 UUD 1945 terletak pada Pasal 32 sebagaimana
dihasilkan oleh Panitia Perancang UUD pada 13 Juli 1945 (Bahar
dkk, 1995:231-2), namun ketika disahkan pada persidangan PPKI
untuk menjadi konstitusi
BAB XIV Indonesia yang pertama
Kesejahteraan Sosial pada 18 Agutus 1945, baru
Pasal 33 ketentuan itu bergeser
menjadi Pasal 33.
(1) Perekonomian disusun sebagai Ter dap at s atu
usaha bersama berdasar atas asas perbedaan kata antara
kekeluargaan. naskah yang dipersiapkan
(2) Cabang-cabang produksi yang oleh BPUPKI dengan
penting bagi negara dan yang naskah yang disahkan
menguasai hajat hidup orang menjadi bagian UUD 1945,
banyak dikuasai oleh negara. yaitu berkaitan dengan
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam Pasal 32 ayat (2) UUD 1945
yang terkandung di dalamnya yang kemudian menjadi
dikuasai oleh negara dan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945.
dipergunakan untuk sebesar- Di dalam naskah yang
besar kemakmuran rakyat. telah dibahas di dalam

Wacana Konstitusi Agraria 29