Page 65 - Konstitusionalisme Agraria

formulasi dari dari Pasal 33 UUD 1945, apa paham lain yang turut
mempengaruhinya? Sebagaimana disinggung tadi, Soepomo turut
andil pula dengan gagasan “Sosialisme Negara” yang disampaikannya
pada saat mempromosikan paham negara integralistik. Selain itu,
12
gagasan populisme Soekarno yang meskipun tidak secara langsung
mempengaruhi formulasi Pasal 33 UUD 1945, tetapi dikemudian hari
sangat mempengaruhi bagaimana gagasan keadilan agraria yang
terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 diterapkan ketika sebagai
Presiden ia mencanangkan program land reform.
Selain mencermati perumusan konsepsi penguasaan negara
atas tanah dan sumber daya alam lainnya dalam penyiapan UUD
1945, penulis perlu pula melihat bagaimana hak masyarakat adat
atas tanah pertama kali dipikirkan dalam penyiapan konstitusi
Indonesia. Pembicaraan tentang hak masyarakat adat atas tanah
tidak dibicarakan secara terbuka, melainkan implisit menjadi bagian
dari hak asal-usul bagi satuan-satuan pemerintahan setingkat desa
yang di beberapa daerah disebut dengan nama lain.
Persoalan pengakuan hak masyarakat adat atas tanah atau yang
kemudian dalam sejumlah peraturan perundang-undangan disebut
sebagai hak ulayat, merupakan turunan dari Pasal 18 UUD 1945 yang
pada dasarnya merupakan ketentuan pokok untuk menjadi dasar
adanya pembagian-pembagian daerah dan jenjang pemerintahan.
Dalam Pasal 18 UUD 1945 disebutkan:

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan
bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-
undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan
dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam
daerah-daerah yang bersifat istimewa.”

Selanjutnya dalam penjelasan UUD 1945 diuraikan:

“Dalam territoir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250
zelfbesturende landchappen dan volksgetneenschappen, seperti desa di
Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang

12 David Bourchier membedakan antara paham sosialisme demokrasi Hatta,
integralisme-konservatif Soepomo dan populisme radikal Soekarno (Bourchier, 2007:7)

34 Konstitusionalisme Agraria