Page 63 - Konstitusionalisme Agraria

dengan “Soal Perekonomian Indonesia Merdeka” yang di dalamnya
terdapat penjelasan tentang hubungan antara negara dengan tanah.
Dinyatakan di dalam naskah tersebut:

“Tanah, sebagai faktor produksi yang utama dalam masyarakat
Indonesia, haruslah di bawah kekuasaan negara. Tanah tidak boleh
menjadi alat kekuasaan orang-seorang untuk menindas dan memeras
hidup orang lain.”
10
Di dalam dokumen tersebut juga diuraikan empat macam soal
praktis yang harus dihadapi setiap waktu. Salah satu dari persoalan
tersebut adalah berkaitan dengan memperbesar produksi dalam
segala lapangan. Himbauan tersebut menghendaki “Particuliere
Landrijen” atau tanah partikelir dijadikan milik pemerintah dan
dibagikan kepada rakyat sekeluarga atau kepada koperasi rakyat.
Milik tanah yang besar-besar yang tenyata tidak rasional dan tidak
produktif usahanya, dibagikan kepada rakyat jelata yang belum
mempunyai tanah. Tanah yang masih kosong sedapat-dapatnya
dikerjakan dengan memindahkan keluarga-keluarga yang miskin dan
tak punya tanah dari daerah yang lain-lain” (Bahar dkk, 1995:390).
Dokumen tersebut sebenarnya telah memberikan dasar-dasar
bagi perombakan ekonomi Indonesia melalui jalur reforma agraria,
yaitu mengambil-alih tanah-tanah milik partikelir dan kemudian
membagikan serta meningkatkan produksi keluarga petani
dan koperasi rakyat. Dokumen itu merupakan haluan program
yang dipersiapkan sebagai program jangka pendek guna wujud
pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945. Namun, nampaknya tidak mudah
melakukan program-program jangka pendek itu secara seketika.
Makna lain terhadap Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan
konstitusi agraria Indonesia dapat ditemukan dalam Penjelasan UUD
1945. Dalam Penjelasan UUD 1945 yang merupakan tafsir otentik
terhadap naskah UUD 1945, persoalan keagrariaan juga dijelaskan
dalam kaitannya dengan dasar perekonomian.

10 Di dalam risalah yang ditulis oleh Saafroedin Bahar dkk, 1995:389-90, tidak
disebutkan siapa yang membuat naskah Soal Perekonomian Indonesia Merdeka tersebut.
Naskah tersebut diterima oleh BPUPKI pada 16 Juli 1945, tetapi dibahas dalam sidang PPKI
tanggal 18 dan 19 Agustus 1945.

32 Konstitusionalisme Agraria