Page 59 - Konstitusionalisme Agraria

masyarakat adat tehadap wilayahnya dimunculkan dalam berbagai
konstitusi yang pernah berlaku dan dipersiapkan di Indonesia.
Bagian ini sekaligus juga menampilkan bagaimana pertarungan
kelompok yang memiliki perbedaan latar kepentingan ekonomi-
politik atau ideologi saling bertarung dalam proses penyusunan dan
perubahan konstitusi.

Konstitusionalisasi Agraria dalam UUD 1945
Gagasan untuk menata hubungan antara negara dengan tanah
dan sumber daya alam lainnya telah muncul sejak penyiapan
UUD Indonesia pertama kali pada tahun 1945 dalam persidangan-
persidangan BPUPKI dan PPKI. Beberapa tokoh kunci yang banyak
mempengaruhi konstitusionalisasi agraria dalam konstitusi
Indonesia antara lain Soepomo, Mohammad Hatta, Muhammad
Yamin dan juga Soekarno.
Di dalam pidato mengenai filosofi pendirian negara yang
merdeka, Soepomo pada 31 Mei 1945 menyampaikan gagasannya
tentang konsep penguasaan negara atas tanah dan sumber daya alam
lainnya dalam kerangka negara integralistik yang dipromosikannya.
Dikatakan oleh Soepomo bahwa:

“Dalam Negara yang berdasar integralistik berdasar persatuan,
maka dalam lapangan ekonomi akan dipakai sistem Sosialisme
Negara (Staats Socialisme).” Dengan sistem sosialisme negara yang
dimaksudnya itu, maka:

“Dalam Negara Indonesia baru, dengan sendirinya menurut keadaan
sekarang, perusahaan-perusahaan sebagai lalu-lintas, electriciteit,
perusahaan alas rimba harus diurus oleh negara sendiri. Begitupun
tentang hal tanah. Pada hakekatnya negara yang menguasai tanah
seluruhnya. Tambang-tambang yang penting untuk negara akan
diurus oleh negara sendiri. Melihat sifat masyarakat Indonesia sebagai
masyarakat pertanian, maka dengan sendirinya tanah pertanian
menjadi lapangan hidup dari kaum tani dan negara harus menjaga
supaya tanah pertanian itu tetap dipegang oleh kaum tani” (Bahar
dkk, 1995:43).

28 Konstitusionalisme Agraria