Page 56 - Konstitusionalisme Agraria

Konstitusi agraria menjadi titik edar dari relasi antara negara,
pasar dan masyarakat dalam suatu negara. Hubungan-hubungan
keagrariaan dalam konstitusi suatu negara merupakan idealisasi
mengenai tatanan masyarakat yang hendak dibangun. Memasukan
prinsip dan norma mengenai hubungan penguasaan negara atas
tanah dan sumber daya alam merupakan karakter dari konstitusi
negara sosialis dan negara-negara baru yang merdeka dari
kolonialisme.
Konstitusi agraria selain memberikan legalitas dan legitimasi
penguasaan tanah dan sumber daya alam kepada negara, juga menjadi
argumentasi bagi upaya-upaya untuk menempatkan para petani dan
kelompok marginal sebagai warga negara yang memiliki hak. Hal
ini bertalian pula dengan penataan hubungan antara negara dan
warga negara. Dalam doktrin hak asasi manusia, ketika warga negara
diposisikan sebagai pemilik hak, maka tanggungjawab negaralah
untuk mengakui, menghormati, melindungi dan memenuhi hak-
hak warga negara tersebut. Dengan cara pandang ini, maka negara
tidak dibenarkan merampas tanah-tanah rakyat baik yang kemudian
dipergunakan untuk konsesi kepada swasta maupun wilayah-wilayah
konservasi yang membatasi akses warga untuk memperoleh manfaat
dari sumber daya. Selain itu, konstitusi agraria menjadi landasan
penting untuk mewujudkan pengintegrasian warga ke dalam negara
karena selama ini, konflik-konflik agraria yang melibatkan petani,
masyarakat adat dan sebagainya telah mengganggu proses integrasi
petani, masyarakat adat dan kelompok marginal lainnya untuk
menjadi warga negara yang dihargai keberadaannya.

Wacana Konstitusi Agraria 25