Page 53 - Konstitusionalisme Agraria

Kelima, reformasi yang bergulir sejak tahun 1998 menjadi
arena kontestasi bagi kelompok yang memperjuangkan reforma
agraria. Pembaruan hukum menjadi ranah yang digunakan untuk
mengoreksi kebijakan-kebijakan pemerintahan sebelumnya.
Berbagai regulasi baik yang mendukung reforma agraria, pengelolaan
sumber daya alam berkelanjutan, sampai dengan yang mendorong
berkembangnya pasar tampil secara bertumpuk. Pada masa ini
legislasi di bidang tanah dan sumber daya alam lainnya paling
banyak dibuat, terdapat lebih dari 30 undang-undang dalam kurun
waktu lima belas tahun. Kebanyakan legislasi tersebut memberikan
skema konsesi baru bagi usaha-usaha pemanfaatan sumber daya
alam bagi perusahaan (bab V buku ini). Sejauh ini, legislasi lebih
banyak ditujukan untuk melayani kepentingan investasi dari pada
perombakan tatanan agraria yang semakin timpang.
Keenam, aktivisme judisial (judicial activism) yang dijalankan
oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang
terhadap UUD 1945 memberikan peran baru penafsiran terhadap
hubungan penguasaan negara atas tanah dan sumber daya alam
lainnya. Lewat serangkaian putusannya, Mahkamah Konstitusi telah
menghadirkan suatu gagasan baru tentang hubungan penguasaan
negara atas tanah dan sumber daya alam lainnya yang berbeda dengan
konsepsi HMN. Dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi,
istilah HMN sudah mulai ditinggalkan. Konsepsi Konstitusional
Penguasaan Negara yang merupakan konsepsi baru penguasaan
negara dalam bentuk wewenang pengaturan, membuat kebijakan,
pengurusan, pengelolaan dan pengawasan merupakan cara pandang
baru yang juga memberikan tolak ukur dan batas-batas penguasaan
negara yang tidak boleh dilakukan dengan melanggar hak-hak
warga negara. Pengusaan negara atas tanah dan sumber daya alam
lainnya harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
(kemanfaatan, pemerataan, partisipasi dan pengakuan terhadap hak
masyarakat adat) (bab VI, VII dan VIII buku ini).
Ketujuh, kolonialisme mempengaruhi konseptualisasi
penguasaan negara/penguasa terhadap tanah dan sumber daya alam
lainnya. Melalui Prinsip Domein Verklaring yang diperkenalkan

22 Konstitusionalisme Agraria