Page 48 - Konstitusionalisme Agraria

hakikatnya hak perseorangan dan masyarakat atas tanah adalah
dasar dan tujuan hak menguasai dari negara.
Nurhasan Ismail telah pula menulis disertasi di Universitas
Gadjah Mada pada tahun 2006 dengan judul: Perkembangan Hukum
Pertanahan di Indonesia. Suatu Pendekatan Ekonomi Politik. Di
dalam disertasinya, Nur Hasan membahas perkembangan hukum
pertanahan dengan melihat siapa kelompok yang diuntungkan
dari adanya hak menguasai tanah oleh negara. Untuk menunjukan
adanya perubahan nilai-nilai, Nurhasan membagi perkembangan
hukum pertanahan dalam dua periode, yaitu periode 1960-1965
di mana masyarakat lebih menjadi orientasi hukum pertanahan
dengan diberlakukannya berbagai peraturan yang berkaitan dengan
landreform. Sementara itu, pada periode 1966-2005, kelompok yang
lebih diuntungkan adalah pihak investor.
Penelitian disertasi yang dilakukan oleh Muhamad Bakri
pada tahun 2006 di Universitas Airlangga dengan judul: Hak
Menguasai Tanah oleh Negara. Paradigma Baru untuk Reforma
Agraria menyimpulkan bahwa pembatasan wewenang negara yang
bersumber pada hak menguasai negara atas tanah yang diatur dalam
UUPA dibatasi oleh isi hak itu, hak perorangan atas tanah dan hak
masyarakat hukum adat atas tanah ulayatnya. Hak menguasai tanah
oleh negara tidak boleh melanggar hak-hak perorangan atas tanah
atau hak masyarakat hukum adat atas tanah ulayatnya itu.
Pada tahun 2009 di Universitas Islam Indonesia, Winahyu
Erwiningsih mempertahankan disertasi dengan judul: Pelaksanaan
Pengaturan Hak Menguasai Negara Atas Tanah Menurut UUD
1945. Dalam disertasi tersebut diungkapkan bahwa permasalahan
pengaturan, pengurusan dan pengawasan hak atas tanah di
Indonesia sampai saat ini masih jauh dari harapan masyarakat.
Karena masih banyak peraturan yang belum dibuat, belum sinkron
satu dengan lainnya serta peraturan yang ketinggalan zaman.
Lemahnya pelaksanaan politik hukum agraria khususnya pertanahan
juga berpengaruh pada aspek pengurusan dan pengawasan. Dari
hasil analisis yang dilakukan Winahyu, dapat disimpulkan bahwa
sampai saat ini masih terjadi tarik- menarik kewenangan urusan

Wacana Konstitusi Agraria 17