Page 46 - Konstitusionalisme Agraria
P. 46

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”
            Ketentuan ini semula terdapat dalam Pasal 32 ayat (3) dari dokumen
            UUD yang dipersiapkan oleh BPUPKI. Kemudian ketika pengesahan
            UUD yang pertama, ketentuan tersebut bergeser menjadi Pasal 33
            ayat (3) UUD 1945 (Bab II buku ini). Prinsip penguasaan negara
            atas tanah dan sumber daya alam lainnya sempat hilang dalam
            Konstitusi RIS yang hanya berlaku beberapa bulan di Indonesia.
            Kemudian prinsip tersebut kembali hidup dalam Pasal 38 ayat (3)
            UUD Sementara 1950. Ketika Presiden Soekarno mengeluarkan
            Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan menyatakan kembali berlaku UUD
            1945, maka prinsip tersebut kembali tercantum dalam Pasal 33 ayat
            (3) UUD 1945. Bergulirnya reformasi dan proses amandemen UUD
            1945 tidak mengubah keberadaan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.
                 Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 terdapat dua kata yang
            menentukan. Kata tersebut dirumuskan secara pasif dengan
            perkataan ‘dikuasai’ dan ‘dipergunakan’. Bila diubah menjadi
            kata aktif, maka ia akan menjadi perkataan ‘menguasai’ dan
            ‘mempergunakan’. Kata ‘dikuasai’ memberikan wewenang kepada
            negara untuk melaksanakan fungsi-fungsi kenegaraan dalam
            mengusai tanah dan sumber daya alam lainnya (instrumental/
            alat). Kata ‘dipergunakan’ mengandung suatu perintah kepada
            negara untuk mempergunakan kewenangannya bagi sebesar-besar
            kemakmuran rakyat (teleologic/tujuan). Dua prinsip itu, antara alat
            dan tujuan, merupakan prinsip yang dikehendaki berkaitan dengan
            hubungan penguasaan negara atas tanah dan sumber daya alam
            lainnya di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.


            Letak buku ini dalam kajian terdahulu

            Beberapa penelitian telah dilakukan untuk memahami hubungan
            antara negara dan warga negara terhadap tanah dan sumber
            daya alam lainnya. Pada masa kolonialisme, Gubernur Jenderal
            memerintahkan para peneliti terlebih dahulu melakukan penelitian
            sebelum melahirkan kebijakan tentang pertanahan di Hindia
            Belanda, seperti yang dilakukan oleh Thomas Stamford Raffles dan



                                                 Wacana Konstitusi Agraria     15
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51