Page 46 - Konstitusionalisme Agraria
P. 46
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”
Ketentuan ini semula terdapat dalam Pasal 32 ayat (3) dari dokumen
UUD yang dipersiapkan oleh BPUPKI. Kemudian ketika pengesahan
UUD yang pertama, ketentuan tersebut bergeser menjadi Pasal 33
ayat (3) UUD 1945 (Bab II buku ini). Prinsip penguasaan negara
atas tanah dan sumber daya alam lainnya sempat hilang dalam
Konstitusi RIS yang hanya berlaku beberapa bulan di Indonesia.
Kemudian prinsip tersebut kembali hidup dalam Pasal 38 ayat (3)
UUD Sementara 1950. Ketika Presiden Soekarno mengeluarkan
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan menyatakan kembali berlaku UUD
1945, maka prinsip tersebut kembali tercantum dalam Pasal 33 ayat
(3) UUD 1945. Bergulirnya reformasi dan proses amandemen UUD
1945 tidak mengubah keberadaan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.
Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 terdapat dua kata yang
menentukan. Kata tersebut dirumuskan secara pasif dengan
perkataan ‘dikuasai’ dan ‘dipergunakan’. Bila diubah menjadi
kata aktif, maka ia akan menjadi perkataan ‘menguasai’ dan
‘mempergunakan’. Kata ‘dikuasai’ memberikan wewenang kepada
negara untuk melaksanakan fungsi-fungsi kenegaraan dalam
mengusai tanah dan sumber daya alam lainnya (instrumental/
alat). Kata ‘dipergunakan’ mengandung suatu perintah kepada
negara untuk mempergunakan kewenangannya bagi sebesar-besar
kemakmuran rakyat (teleologic/tujuan). Dua prinsip itu, antara alat
dan tujuan, merupakan prinsip yang dikehendaki berkaitan dengan
hubungan penguasaan negara atas tanah dan sumber daya alam
lainnya di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.
Letak buku ini dalam kajian terdahulu
Beberapa penelitian telah dilakukan untuk memahami hubungan
antara negara dan warga negara terhadap tanah dan sumber
daya alam lainnya. Pada masa kolonialisme, Gubernur Jenderal
memerintahkan para peneliti terlebih dahulu melakukan penelitian
sebelum melahirkan kebijakan tentang pertanahan di Hindia
Belanda, seperti yang dilakukan oleh Thomas Stamford Raffles dan
Wacana Konstitusi Agraria 15