Page 61 - Konstitusionalisme Agraria

sidang BPUPKI, ketentuan tersebut dituliskan: “Cabang-cabang
produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup
orang banyak dikuasai oleh pemerintah.” Sementara itu di dalam
naskah yang disahkan pada 18 Agustus 1945 tertulis: “Cabang-cabang
produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup
orang banyak dikuasai oleh negara.” Jadi ada perbedaan antara
penggunaan kata “pemerintah” dengan “negara”. Dalam bahasa sehari-
hari kata negara dapat diganti dengan kata pemerintah, begitu pula
sebaliknya. Tetapi antara kedua kata tersebut memiliki perbedaan
yang mendasar. Negara adalah badan yang menaungi seluruh rakyat,
pemerintah dan tanah airnya, sedangkan pemerintah adalah bagian
dari badan (negara) tersebut yang menjalankan fungsi pemerintahan.
Kata negara lebih luas maknanya dari pada Pemerintahan.
Dalam persidangan PPKI pada 18 Agustus 1945 tidak nampak
ada perdebatan panjang berkaitan dengan perubahan kata
“pemerintah” menjadi “negara” tersebut. Abrar Saleng menyebutkan
bahwa hal itu karena panitia perancang UUD 1945 menyadari
kelemahan apabila menggunakan kata pemerintah sebab pemerintah
bisa berganti, sedangkan negara adalah tetap negara (Saleng,
2004:28). Selain itu, bila kata “pemerintah” dipertahankan pada ayat
(2), maka menjadi tidak imbang dengan ketentuan pada ayat (3) yang
menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung
di dalamnya dikuasai oleh negara (bukan oleh pemerintah) dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Digantinya
kata Pemerintah menjadi Negara dalam Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945
secara tersirat juga memiliki makna agar kelak bila penguasaan itu
diberikan kepada Pemerintah, maka Pemerintah bisa vis a vis dengan
rakyatnya. Tetapi bila yang dipergunakan adalah kata Negara, maka
Pemerintah harus sadar diri bahwa terhadap penguasaan cabang-
cabang produksi yang penting terdapat pula kepentingan rakyat di
dalamnya.
Dalam perkembangannya sering kali muncul debat berkaitan
dengan makna Pasal 33 UUD 1945, terutama pada hal apakah
hubungan negara dalam ketentuan tersebut diposisikan sebagai
penguasa atau sebagai pemilik dari tanah dan sumber daya

30 Konstitusionalisme Agraria