Page 68 - Konstitusionalisme Agraria

membeli peralatan perang untuk memerangi Indonesia, menjadi
beban Indonesia. Menjadi “hutang” Indonesia; dan (g) Negara RIS
itu berada dalam ikatan kesatuan “Unie Indonesia-Belanda” yang
dikepalai oleh Raja Belanda.
Perubahan bentuk negara dari negara kesatuan menjadi
negara serikat mengharuskan adanya penggantian konstitusi. Oleh
karena itu, disusunlah naskah UUD Republik Indonesia Serikat.
Rancangan UUD tersebut dibuat oleh delegasi RI dan delegasi BFO
pada Konferensi Meja Bundar. Setelah kedua belah pihak menyetujui
rancangan tersebut, maka mulai 27 Desember 1949 diberlakukan
Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS). Konstitusi
tersebut terdiri atas Mukadimah yang berisi 4 alinea, Batang Tubuh
yang berisi 6 bab dan 197 pasal, serta sebuah lampiran.

Salah satu kesepekatan di dalam KMB yang mempengaruhi
persoalan penguasaan negara atas tanah dan sumber daya alam
lainnya adalah klausul bahwa perkebunan-perkebunan besar yang
diduduki rakyat harus dikembalikan kepada pemegang haknya
semula, yaitu kaum modal swasta Belanda. Timbal balik yang dari
pelindungan usaha-usaha perkebunan Belanda yang beroperasi
di Indonesia adalah berupa tiga kebijakan pokok, yaitu jaminan
upah riil yang baik, keikutsertaan orang Indonesia di perkebunan
Belanda, dan pendataan pajak (Achdian, 2009:51-2). Konstitusi RIS
tidak mempertegas hubungan penguasaan negara atas tanah dan
sumber daya alam lainnya, sebab dengan bentuk negara serikat dan
diikat dalam Uni Indonesia-Belanda, pemerintah RIS tetap berada di
bawah kekuasaan Ratu Belanda secara simbolik (Soepomo, 1950:5).
Pemerintah Belanda hendak memperlemah kedaulatan pemerintah
republik yang salah satunya mengikat pemerintah republik untuk
tidak mengganggu perusahaan perkebunan Belanda yang masih ada
di Indonesia.
Pemerintah baru Indonesia harus menanggung beban berat
hasil kekalahan di meja bundar itu. Rakyat yang sebelumnya telah
menggarap lahan perkebunan sebelum KMB akhirnya diminta
untuk mengembalikan lagi kepada pemilik haknya yang semula
yaitu perusahaan Belanda. Begitupun di beberapa wilayah konsesi-

Wacana Konstitusi Agraria 37