Page 72 - Konstitusionalisme Agraria
P. 72
UUD 1945. Di dalam Penjelasan UUDS 1950 gagasan tentang
koperasi kembali dijelaskan. Disebutkan bahwa Pasal 38 UUDS
1950 mengandung arti antara lain bahwa seluruh barang-barang
yang diusahakan dan dihasilkan, baik produksi pertanian maupun
produksi industri terutama dipergunakan untuk memenuhi
keperluan hidup rakyat; di dalam hal ini perlu ditegaskan, bahwa
yang diartikan dengan cabang-cabang produksi bukan hanya
produksi di dalam arti kata mewujudkan sesuatu barang, tetapi
pula pengangkutan, pembagian, peredaran dan perdagangan, baik
dalam Negeri maupun dengan luar Negeri.
Di dalam penjelasan UUDS 1950 dijelaskan pula bahwa arti
kata “dikuasai” yang ada di dalam Pasal 38 UUDS 1950 termasuk
pengertian mengatur dan/atau menyelenggarakan terutama
untuk memperbaiki dan mempertinggikan produksi, dengan
mengutamakan bangunan koperasi.
Karena UUD 1950 mengambil sisi-sisi baik dari UUD 1945
ditambah dengan sisi baik dari KRIS, maka sebagian ketentuan
yang pernah dirumuskan dalam KRIS diangkat pula dalam UUD
1950. Misalkan dalam kaitan perlindungan terhadap hak milik yang
diatur dalam Pasal 25 UUDS 1950 yang menyebutkan pada ayat (1)
Setiap orang berhak mempunyai milik, baik milik pribadi maupun
bersama-sama dengan orang lain. Ayat (2) Tidak seorangpun boleh
dirampas miliknya dengan semena-mena. Ketentuan perlindungan
terhadap hak milik itu berlaku pula terhadap hak milik atas tanah.
Bedanya dengan KRIS, di dalam UUDS 1950 ditambahkan satu ayat
yang menyebutkan bahwa: hak milik itu adalah suatu fungsi sosial.
Tentang fungsi sosial dari hak milik menunjukan bahwa hak
milik bukanlah hak yang absolut, melainkan dibatasi oleh fungsi
sosial. Soepomo menyebutkan bahwa ketentuan tentang fungsi
sosial dari hak milik juga terdapat dalam Pasal 153 ayat (3) Konstitusi
Wiemar (Jerman) 1919 dan Konstitusi Italia 1947 (Soepomo, 1954:15).
Kedua negara itu merupakan negara yang pernah menerapkan praktik
negara totaliter yang oleh Soepomo dijadikan sebagai contoh negara
yang menganut paham negara integralistik yang ia promosikan pada
tahun 1945. Di dalam penjelasan UUDS 1950 dijelaskan bahwa fungsi
Wacana Konstitusi Agraria 41