Page 72 - Konstitusionalisme Agraria
P. 72

UUD 1945. Di dalam Penjelasan UUDS 1950 gagasan tentang
            koperasi kembali dijelaskan. Disebutkan bahwa Pasal 38 UUDS
            1950  mengandung arti antara lain bahwa seluruh barang-barang
            yang diusahakan dan dihasilkan, baik produksi pertanian maupun
            produksi industri terutama dipergunakan untuk memenuhi
            keperluan hidup rakyat; di dalam hal ini perlu ditegaskan, bahwa
            yang diartikan dengan cabang-cabang produksi bukan hanya
            produksi di dalam arti kata mewujudkan sesuatu barang, tetapi
            pula pengangkutan, pembagian, peredaran dan perdagangan, baik
            dalam Negeri maupun dengan luar Negeri.
                 Di dalam penjelasan UUDS 1950 dijelaskan pula bahwa arti
            kata “dikuasai” yang ada di dalam Pasal 38 UUDS 1950 termasuk
            pengertian mengatur dan/atau menyelenggarakan terutama
            untuk memperbaiki dan mempertinggikan produksi, dengan
            mengutamakan bangunan koperasi.
                 Karena UUD 1950 mengambil sisi-sisi baik dari UUD 1945
            ditambah dengan sisi baik dari KRIS, maka sebagian ketentuan
            yang pernah dirumuskan dalam KRIS diangkat pula dalam UUD
            1950. Misalkan dalam kaitan perlindungan terhadap hak milik yang
            diatur dalam Pasal 25 UUDS 1950 yang menyebutkan pada ayat (1)
            Setiap  orang  berhak mempunyai milik,  baik milik  pribadi maupun
            bersama-sama dengan orang  lain. Ayat  (2) Tidak  seorangpun boleh
            dirampas miliknya dengan semena-mena. Ketentuan perlindungan
            terhadap hak milik itu berlaku pula terhadap hak milik atas tanah.
            Bedanya dengan KRIS, di dalam UUDS 1950 ditambahkan satu ayat
            yang menyebutkan bahwa: hak milik itu adalah suatu fungsi sosial.
                 Tentang fungsi sosial dari hak milik menunjukan bahwa hak
            milik bukanlah hak yang absolut, melainkan dibatasi oleh fungsi
            sosial. Soepomo menyebutkan bahwa ketentuan tentang fungsi
            sosial dari hak milik juga terdapat dalam Pasal 153 ayat (3) Konstitusi
            Wiemar (Jerman) 1919 dan Konstitusi Italia 1947 (Soepomo, 1954:15).
            Kedua negara itu merupakan negara yang pernah menerapkan praktik
            negara totaliter yang oleh Soepomo dijadikan sebagai contoh negara
            yang menganut paham negara integralistik yang ia promosikan pada
            tahun 1945. Di dalam penjelasan UUDS 1950 dijelaskan bahwa fungsi


                                                 Wacana Konstitusi Agraria     41
   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77