Page 75 - Konstitusionalisme Agraria

Kembali kepada UUD 1945
Pada 5 Juli 1959 pukul 17.00, Presiden Soekarno mengeluarkan
dekrit yang diumumkan dalam upacara resmi di Istana Merdeka.
Isi dari Dekrit tersebut antara lain: (1) Pembubaran Konstituante;
(2) Pemberlakuan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS
1950; dan (3) Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang
sesingkat-singkatnya. Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden yang
memberlakukan kembali UUD 1945, maka rujukan konstitusional
tentang hubungan penguasaan negara atas tanah dan sumber daya
alam lainnya kembali menjadi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Setahun
setelah dekrit presiden, sebuah undang-undang baru disepakati,
yaitu UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria. Undang-undang tersebut merupakan penjabaran dari Pasal
33 ayat (3) UUD 1945.
Tak berapa lama setelah mengeluarkan dekrit, Presiden
Soekarno memulai era Demokrasi Terpimpin. Pada masa ini ia
mensahkah Undang-undang Pokok Agraria 1960, dan menerapkan
program-program landreform. Semuanya terhenti dengan
berakhirnya kepemimpinan Presiden Soekarno, yang dimulai dengan
peristiwa G30S pada tahun 1965 yang menjadi awal dari titik balik
suatu rezim. Soekarno digantikan oleh Soeharto.
UUD 1945 tidak diganti oleh rezim Soeharto yang hendak
melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
Namun pelaksanaan UUD 1945 sebagai konsitusi agraria pada masa
Soeharto berbeda jauh dengan pelaksanaan yang telah dicanangkan
oleh Soekarno sebelumnya yang berorientasi pada partisipasi rakyat
menjadi pola pemanfaatan sumber daya alam yang mengandalkan
investasi dan pada akhirnya melahirkan konglomerasi yang menjadi
sasaran kritik pada masa reformasi setelahnya.

44 Konstitusionalisme Agraria