Page 78 - Konstitusionalisme Agraria

sebab Orde Baru sendiri mengingkari semangat Pasal 33 UUD
1945 dan juga mengingkari semangat keadilan sosial yang
terdapat di dalam UUPA. Sementara itu kelompok neoliberal
menyebutkan bahwa kuatnya intervensi dan sentralisasi gaya Orde
Baru telah menghasilkan inefisiensi dalam pembangunan dan
memunculkan konglomerasi ekonomi. Hal ini menurut kelompok
ekonom neoliberal adalah karena Pasal 33 UUD 1945 menganut
asas kekeluargaan sebagai asas perekonomian, sehingga tidak
mendatangkan persaingan sehat dalam ekonomi dan tentu saja
pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat.
Sri Adiningsih atas nama Tim Ahli bidang Ekonomi yang
bertugas membantu Badan Pekerja MPR untuk menyiapkan naskah
amandemen konstitusi dalam rapat pada 23 Mei 2001 menyampaikan
usulan tim atas perubahan Pasal 33 UUD 1945. Rumusan tersebut
dibantu pembuatannya oleh Syahrir, Sri Mulyani, Bambang Sudibyo,
Didiek. J. Rachbini, tetapi hasilnya ditentang oleh Mubyarto yang
pada saat itu menjadi ketua Tim Ahli bidang Ekonomi (Asshiddiqie,
2010:252-3).
Perseteruan dua kelompok tersebut dalam proses amandemen
UUD 1945 hampir mengalami kebuntuan karena kedua kubu
bersikukuh pada pandangannya masing-masing. Kelompok
pragmatis berupaya mengganti Pasal 33 UUD 1945, yang merupakan
pasal jantung konstitusi ekonomi Indonesia dan sekaligus konstitusi
agraria Indonesia, dengan nilai-nilai neoliberal untuk memudahkan
integrasi perekonomian Indonesia dengan perekonomian global.
Sedangkan kelompok idealis berupaya mempertahankan Pasal 33
UUD 1945 yang merupakan rumusan fundamental ekonomi dan
kebijakan agrarian tertinggi yang ditelurkan oleh founding father
yang juga merupakan Bapak Koperasi Indonesia, Mohammad Hatta.
Perseteruan sengit kedua kubu inilah yang akhirnya membuat
Mubyarto mengundurkan diri dari Ketua Tim Ahli Ekonomi dalam
proses pembahasan amandemen konstitusi setelah menyampaikan
laporan kajian tim ahli kepada Badan Pekerja MPR. Alasannya karena
pandangan yang diusungnya kalah dalam pengambilan keputusan
yang demokratis dan karena jumlah ekonom yang berpandangan

Wacana Konstitusi Agraria 47