Page 79 - Konstitusionalisme Agraria

seperti dia sangat sedikit Setelah amandemen
(Asshiddiqie, 2010:357). Pasal 33
P e ng undur an (1) Perekonomian disusun sebagai
diri Mubyarto tersebut usaha bersama berdasar atas
menyulut kontroversi asas kekeluargaan.
di dalam masyarakat (2) Cabang-cabang produksi yang
dan kemudian berhasil penting bagi negara dan yang
membuat Pasal 33 UUD menguasai hajat hidup orang
1945 tidak jadi diganti, banyak dikuasai oleh negara.
melainkan ditambahkan
dua ayat, yaitu ayat (4) dan (3) Bumi dan air dan kekayaan alam
ayat (5). Cara ini dianggap yang terkandung di dalamnya
menjadi jalan tengah untuk dikuasai oleh negara dan
meredakan pertentangan dipergunakan untuk sebesar-
antara ekonom idealis dan besar kemakmuran rakyat.
ekonom pragmatis saat itu. (4) Perekonomian nasional
Penambahan ayat (4) dan diselenggarakan berdasar atas
ayat (5) dalam Pasal 33 UUD demokrasi ekonomi dengan
telah menjadikan Pasal 33 prinsip kebersamaan, efisiensi
UUD tidak lagi sepenuhnya berkeadilan, berkelanjutan,
menganut sosialisme atau berwawasan lingkungan,
ekonomi kerakyatan, kemandirian, serta dengan
melainkan juga menganut menjaga keseimbangan
neoliberalisme. Dualisme kemajuan dan kesatuan
nilai tersebut menjadikan ekonomi nasional.
kadar konstitusionalitas (5) Ketentuan lebih lanjut
Pasal 33 UUD terus menjadi mengenai pelaksanaan pasal ini
pertarungan antara dua diatur dalam undang-undang.
nilai tersebut: sosialisme
Vs neoliberalisme. Pertarungan tersebut nampak dalam berbagai
putusan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang
terhadap Pasal 33 UUD 1945 (Arizona, 2008).
Hal yang perlu diperhatikan bahwa dalam proses amandemen
UUD 1945, khususnya terhadap Pasal 33 UUD 1945 lebih banyak
didominasi oleh kelompok ekonomi, yaitu ekonom kerakyatan

48 Konstitusionalisme Agraria