Page 77 - Konstitusionalisme Agraria
P. 77

Terdapat beberapa istilah dipakai oleh peneliti untuk
            membedakan dua kutub kubu ekonom tersebut. Asshiddiqie
            (2010) menggunakan istilah idealis vs pragmatis. Susanti (2002)
                                                     menggunakan istilah
             Usulan tim ahli bidang Ekonomi          sosialis vs neoliberal.
                            Pasal 33                 A d a   pu la   y ang
             (1)   Perekonomian disusun dan diatur   menggunakan antara
                  sebagai usaha bersama berdasarkan   pro-pasar dengan pro-
                  asas kemanusiaan, moralitas        rakyat dan  berbagai
                  sosial, keadilan, manfaat, dan     is til ah p embeda.
                  keberlanjutan serta perlindungan   Namun pada intinya
                  konsumen dan pemihakan kepada      ada dua kutub kubu
                  usaha kecil dan menengah serta     ekonom  yang  satu
                  demokrasi ekonomi melalui sistem   mengendaki negara
                  pasar yang berdaya saing, efisien,   masih perlu intervensi
                  terbuka, dan persaingan sehat      dalam  proses dan
                  untuk mewujudkan sebesar-besar     kebijakan ekonomi dan
                  kemakmuran rakyat.                 yang lain menghendaki
             (2)  Darat, laut, termasuk dasar laut,   negara  tidak perlu
                  dan tanah di bawahnya, udara di    campur tangan terlalu
                  atasnya, serta seluruh lingkungan   banyak dalam ranah
                  dan kekayaan yang terkandung       ekonomi.
                  di dalam wilayah kedaulatan dan         K ed u a  ku bu
                  kewenangan Indonesia di atur oleh   tersebut sama-sama
                  negara dan dipergunakan untuk      menentang kebijakan
                  sebesar-besar kemakmuran rakyat    ek o no mi y ang
                  yang diatur dengan undang-undang   dipraktikan pada masa
             (3)  Penyusunan dan  pengaturan         Orde Baru. Menurut
                  perekonomian nasional harusnya     kelompok ekonomi
                  senantiasa   menjaga   dan         kerakyatan, kegagalan
                  meningkatkan tata lingkungan hidup   ekonomi yang  telah
                  yang harmonis, memperhatikan,      dialami Orde Baru
                  dan menghargai hak wilayah dan     tidak dapat dibebankan
                  menjamin keseimbangan kemajuan     kesalahannya  pada
                  seluruh wilayah negara             Pasal 33 UUD 1945,



               46     Konstitusionalisme Agraria
   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82