Page 73 - Konstitusionalisme Agraria

sosial dari hak milik itu adalah primair dan dimengertikan bahwa
hak milik tidak boleh dipergunakan (atau dibiarkan) merugikan
masyarakat. Dimasukannya ketentuan tentang fungsi sosial hak
milik mempengaruhi isi kebijakan pemerintah dikemudian hari
dimana nampak isi dari UUPA 1960 yang telah dipersiapkan selama
belasan tahun, dimasa UUDS 1950 berlaku.

Persidangan Konstituante
UUDS 1950 dari namanya saja sudah nampak bahwa ia diposisikan
sebagai konstitusi sementara yang bersifat transisional. Sebagai
konstitusi transisi, di dalam UUDS 1950 diatur tentang lembaga
yang akan mempersiapkan konstitusi baru yang akan menggantikan
UUDS 1950. Lembaga yang dimaksud untuk membuat konstitusi
baru itu diberi nama Konstituante.
Konstituante adalah lembaga yang ditugaskan untuk
membentuk Undang-Undang Dasar atau konstitusi baru untuk
menggantikan UUDS 1950. Pembentukan UUD baru ini diamanatkan
dalam Pasal 134 UUDS 1950. Konstituante beranggotakan 550 orang
berdasarkan hasil pemilihan umum 1955. Peserta dalam pemilu untuk
memilih anggota Konstituante itu diikuti oleh 91 peserta pemilu yang
terdiri dari 39 partai politik, 23 organisasi kemasyarakatan dan 29
individu.
Dalam mempersiapkan konstitusi baru, Konstituante telah
berkali-kali mengadakan persidangan, beberapa persidangan
dilaksanakan di Bandung. Ada dua hal penting yang menjadi
perdebatan pokok selama persidangan konstituante, yaitu tentang
dasar negara dan hak asasi manusia (Nasution, 1995). Berkaitan
dengan pembahasan hak asasi manusia sebenarnya telah nampak
beberapa kemajuan yang sangat berarti. Kemajuan ini juga sejalan
dengan kemajuan pembahasan soal hak asasi manusia dalam
diskursus internasional setelah disahkannya Deklarasi Umum Hak
Asasi Manusia (DUHAM) 1945.
Pokok persoalan yang tak berkesudahan justru adalah persoalan
dasar negara Indonesia. Pada mulanya ada tiga kelompok yang

42 Konstitusionalisme Agraria