Page 76 - Konstitusionalisme Agraria

Amandemen UUD 1945: Konstitusi agraria dalam bayang-
bayang neoliberalisme
Reformasi yang bergulir sejak berhentinya Soeharto sebagai
14
presiden pada tahun 1998 ditindaklanjuti dengan penataan sendi-
sendi kehidupan kenegaraan. Tak berapa lama setelah berhentinya
Soeharto, dilakukan amandemen UUD 1945 sebanyak empat
kali dalam empat tahun berturut-turut dari 1999 sampai 2002.
Amandemen UUD 1945 telah banyak mengubah fondasi struktur
ketatanegaraan Indonesia (Indrayana, 2007). Salah satu yang hendak
diubah di dalam UUD 1945 adalah Pasal 33 UUD 1945. Pasal 33 UUD
1945 merupakan salah satu target yang hendak diubah oleh kelompok
ekonomi neoliberal dalam proses amandemen konstitusi (Susanti,
2002:3).
M eng enai Sebelum amandemen
perdebatan seputar Pasal 33
amandemen Pasal
3 3 UUD 1 9 4 5 (1) Perekonomian disusun sebagai
direkam secara usaha bersama berdasar atas asas
baik oleh Jimly kekeluargaan.
Asshiddiqie dalam (2) Cabang-cabang produksi yang penting
buku Konstitusi bagi negara dan yang menguasai hajat
Ekonomi. Jimly hidup orang banyak dikuasai oleh
memap ar k an negara.
ketegangan yang 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang
terjadi Pasal 33 terkandung di dalamnya dikuasai
UUD 1945 tersebut oleh negara dan dipergunakan untuk
antara ekonom yang sebesar-besar kemakmuran rakyat.
berpaham idealis,
yang diwakili oleh Mubyarto, Dawam Rahardjo, dan Sri-Edi Swasono,
dan ekonom yang berpaham pragmatis, seperti Boediono, Sri
Mulyani, Syahrir, dan Sri Adiningsih (Asshiddiqie, 2010:328).

14 Istilah Reformasi di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh IMF dan negara-
negara donor untuk melakukan perombakan ekonomi Orde Baru. Istilah ini mengalami
artikulasi dengan tuntutan perubahan politik dari gerakan mahasiswa pada tahun 1998
untuk menggulingkan Soeharto. (Robet, 2005:207-208).

Wacana Konstitusi Agraria 45