Page 71 - Konstitusionalisme Agraria

yang baik dari Konstitusi RIS. Konstitusi transisional itu ditetapkan
melalui Undang-Undang Federal No.7 tahun 1950 tentang Undang-
Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, yang berlaku sejak tanggal
17 Agustus 1950. Dengan demikian, sejak tanggal tersebut Konstitusi
RIS 1949 diganti dengan UUDS 1950, dan terbentuklah kembali
Negara Kesatuan Republik Indonesia. UUDS 1950 terdiri atas
Mukadimah dan Batang Tubuh, yang meliputi 6 bab dan 146 pasal.
Mengenai dianutnya bentuk negara kesatuan dinyatakan dalam
Pasal 1 ayat (1) UUDS 1950 yang berbunyi “Republik Indonesia yang
merdeka dan berdaulat
BAB XIV ialah suatu negara hukum
Kesejahteraan Sosial yang demokratis dan
Pasal 38 berbentuk kesatuan.”
(1) Perekonomian disusun sebagai UUDS 1 9 50
usaha bersama berdasar atas asas memang didesain sebagai
kekeluargaan. konstitusi sementara.
(2) Cabang-cabang produksi yang Nanti setelah terbentuk
penting bagi negara dan yang Majelis Konstituante hasil
menguasai hajat hidup orang pemilihan umum, maka
banyak dikuasai oleh negara. akan diadakan pembuatan
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam konstitusi Indonesia
yang terkandung di dalamnya baru. Sebagai konstitusi
dikuasai oleh negara dan sementara, UUDS 1950
dipergunakan untuk sebesar- mengambil beberapa
besar kemakmuran rakyat. materi muatan dari UUD
1945 maupun Konstitusi
RIS. Soepomo yang pada saat itu menjadi Menteri Kehakiman
memiliki peranan penting dalam penyusunan UUD 1950. Peran
Soepomo ini pulalah yang memungkinkan kembalinya ketentuan
Pasal 33 UUD 1945 yang dalam bahasa Soepomo dipindahkan
menjadi Pasal 38 UUDS 1950 (Soepomo, 1954:54). Bunyi Pasal 38
UUD 1950 persis sama dengan ketentuan Pasal 33 UUD 1945.
Selain Soepomo, Mohammad Hatta yang pada saat pengesahan
UUDS 1950 menjadi Perdana Menteri juga punya andil untuk
menghadirkan kembali Pasal 33 UUD 1945 menjadi Pasal 38

40 Konstitusionalisme Agraria