Page 70 - Konstitusionalisme Agraria

hak-hak atas persekutuan rakyat. Hal ini disebutkan dalam Pasal 47
Konstitusi RIS yang berbunyi:

“Peraturan-peraturan ketatanegaraan negara-negara haruslah
menjamin hak atas kehidupan rakyat sendiri kepada pelbagai
persekutuan rakyat di dalam lingkungan daerah mereka dan harus
pula mengadakan kemungkinan untuk mewujudkan hal itu secara
kenegaraan dengan aturan-aturan tentang penyusunan itu secara
demokratis dalam daerah-daerah otonom.”
Namun delegasi pengaturan itu tidak pernah muncul dalam
usia Konstitusi RIS yang sangat singkat, kurang dari delapan bulan.
Pada tanggal 17 Agustus 1950 Pemerintah mengganti Konstitusi
RIS dengan mengundangkan UUD Sementara Republik Indonesia
(UUDS 1950). Republik Indonesia Serikat berubah kembali menjadi
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rekonstitusionalisasi Agraria dalam UUDS 1950

Model negara federal melalui Konstitusi RIS banyak ditentang oleh
rakyat Indonesia. Di beberapa tempat terjadi gerakan penolakan,
misalkan di Pasundan, Sumatera Selatan dan berbagai tempat
lainnya. Penolakan menggelinding bak bola salju, kian hari semakin
membesar. Pada 3 April 1950, Muhammad Natsir mengajukan Mosi
13
Integral di hadapan parlemen. Mosi tersebut kemudian semakin
mempercepat niat untuk kembali menjadi negara kesatuan.
Kemudian pada 19 Mei 1950 lahirlah kesepakatan antara RIS yang
mewakili Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur
dengan Republik Indonesia untuk kembali ke bentuk negara
kesatuan yang dituangkan dalam sebuah Piagam Persetujuan.
Untuk mengubah negara serikat menjadi negara kesatuan
diperlukan suatu konstitusi negara kesatuan. Akhirnya disusunlah
sebuah konstitusi baru yang bersifat transisional dimana isinya
diambil dari yang baik-baik dari UUD 1945 ditambah bagian-bagian

13 Haryono Rinadi, tanpa tahun. Proses Perubahan Negara Republik Indonesia Serikat
Menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Didownload dari: http://eprints.undip.
ac.id/3265/2/20_artikel_P’_Haryono.pdf (4 Januari 2012)

Wacana Konstitusi Agraria 39