Page 80 - Konstitusionalisme Agraria

dengan ekonomi neoliberal. Tidak banyak substansi perdebatan
dan ahli di bidang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya
alam yang hadir dan menawarkan alternatif serta pemaknaan yang
lebih baru terhadap Pasal 33 UUD 1945. Padahal selama ini gerakan
agraria dan pengelolaan sumber daya alam masih menjadikan Pasal
33 UUD 1945 sebagai landasan konstitusional.
Selain berisi kontroversi tentang amandemen Pasal 33 UUD
1945, amandemen UUD 1945 juga telah mengubah serta menambah
ketentuan baru yang berkaitan dengan hak milik individu dan hak
masyarakat adat atas tanah. Di dalam UUD 1945 hasil amandemen,
pengakuan terhadap hak milik seperti yang pernah ada dalam KRIS
dan UUDS 1950 dihidupkan kembali yang diletakan dalam Pasal
28H ayat (4) yang berbunyi: “Setiap orang berhak mempunyai hak
milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara
sewenang-wenang oleh siapa pun.”
Selain pengakuan terhadap hak milik individu, termasuk hak
milik atas tanah, di dalam UUD 1945 hasil amandemen juga diangkat
beberapa ketentuan yang berkaitan dengan pengakuan terhadap
hak-hak tradisional masyarakat adat sebagaimana nampak dalam
Pasal 18B dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945.

Pasal 18 B UUD 1945 berbunyi:

(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan
pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat
istimewa yang diatur dengan undang-undang;
(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,
yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945:

Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras
dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Wacana Konstitusi Agraria 49