Page 392 - Konstitusionalisme Agraria

Peranan Swasta dalam Pengelolaan Tanah dan Sumber
Daya Alam
Konsep Konstitusional Penguasaan Negara berdasarkan putusan
Mahkamah Konsitusi tidaklah mengharamkan keterlibatan
swasta dalam pemanfaatan tanah dan sumber daya alam lainnya.
Namun, dalam pengusahaan tanah dan sumber daya alam lainnya,
sebagaimana dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam
putusan perkara No. No.002/PUU-I/2003, pemerintah harus
mengutamakan atau mendahulukan (voorrecht) Badan Usaha Milik
Negara. Hal serupa juga dipertimbangkan Mahkamah Konstitusi
dalam putusan Perkara No. 36/PUU-X/2012 mengenai Pengujian UU
No. 22 Tahun tentang Minyak dan Gas Bumi. Hal ini sejalan dengan
pandangan Mohammad Hatta, salah satu founding leaders Indonesia
yang mengemukakan:

“... Cita-cita yang tertanam dalam Pasal 33 UUD 1945 ialah produksi
yang besar-besar sedapat-dapatnya dilaksanakan oleh Pemerintah
dengan bantuan kapital pinjaman dari luar. Apabila siasat ini tidak
berhasil, perlu juga diberi kesempatan kepada pengusaha asing
menanam modalnya di Indonesia dengan syarat yang ditentukan
Pemerintah... Apabila tenaga nasional dan kapital nasional tidak
mencukupi, kita pinjam tenaga asing dan kapital asing untuk
melancarkan produksi. Apabila bangsa asing tidak bersedia
meminjamkan kapitalnya, maka diberi kesempatan kepada mereka
untuk menanam modalnya di Tanah Air kita dengan syarat-syarat
yang ditentukan oleh Pemerintah Indonesia sendiri. Syarat-syarat
yang ditentukan itu terutama menjamin kekayaan alam kita, seperti
hutan kita dan kesuburan tanah, harus tetap terpelihara. Bahwa dalam
pembangunan negara dan masyarakat bagian pekerja dan kapital
nasional makin lama makin besar, bantuan tenaga dan kapital asing,
sesudah sampai pada satu tingkat makin lama makin berkurang...”
(Hatta, 2002:202-203).

Sejalan dengan itu, jelas bahwa Pasal 33 UUD 1945 tidak
“mengharamkan” peranan swasta dan privatisasi dalam pengelolaan
sumber daya alam. Bahkan pihak swasta pun dapat memiliki saham-
saham dan badan usaha milik negara. Jadi tidak mutlak bahwa badan
usaha milik negara sepenuhnya dimiliki oleh negara. Dengan kata lain,

Konstitusi Agraria dan Mahkamah Konstitusi 361