Page 390 - Konstitusionalisme Agraria

Hukum Adat Kenegerian Kuntu berada terdapat Peraturan Daerah
Kabupaten Kampar No. 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat.
Perda itu mengatur tentang hak tanah ulayat secara umum, tidak
secara khusus menentukan bahwa Masyarakat Kenegerian Kuntu
sebagai masyarakat hukum adat. Demikian pula pada Masyarakat
Hukum adat Kasepuhan Cisitu yang dasar pengakuan keberadaannya
juga bukan Perda, melainkan Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor
430/Kep.318/Disporabudpar/2010 tentang Pengakuan Keberadaan
Masyarakat Adat Cisitu Kesatuan Sesepuh Adat Cisitu Banten Kidul
Di Kabupaten Lebak.
Penilaian Mahkamah Konstitusi bahwa kedua komunitas
tersebut memenuhi kualifikasi sebagai masyarakat hukum adat
sebagai pemohon adalah yang pertama kalinya dalam sejarah
pengujian undang-undang di hadapan Mahkamah Konstitusi.
Penerimaan itu pun merupakan suatu bentuk pengakuan hukum yang
dilakukan oleh pengadilan terhadap keberadaan masyarakat hukum
adat. Oleh karena itu, ketentuan dalam Pasal 67 UU Kehutanan yang
menyatakan bahwa Perda sebagai alas hukum untuk menentukan
status hukum masyarakat hukum adat harus dibaca sebagai salah
satu jenis alas hukum. Sehingga Perda bukanlah alas hukum satu-
satunya, sebab dalam praktik, pengakuan terhadap keberadaan
masyarakat hukum adat juga dilakukan dengan keputusan bupati,
bahkan dengan putusan pengadilan sebagaimana dilakukan oleh
Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini (Arizona, dkk, 2013).
Tidak saja menegaskan keberadaan masyarakat adat sebagai
subjek hukum, sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi lainnya juga
melindungi hak-hak masyarakat adat. Dalam putusan perkara No.
45/PUU-IX/2011 mengenai pengujian UU Kehutanan, Mahkamah
Konstitusi menegaskan bahwa pengukuhan kawasan hutan harus
memperhatikan keberadaan hak individu dan hak ulayat yang akan
yang berpotensi dirugikan karena proses pengukuhan kawasan
hutan. Memperhatikan hak masyarakat adat itu artinya adalah
bahwa dalam proses pengukuhan kawasan hutan, harus dilakukan
berdasarkan persetujuan dari pihak yang berpotensi dirugikan

Konstitusi Agraria dan Mahkamah Konstitusi 359