Page 385 - Konstitusionalisme Agraria

dasar konstitusional yang paling sering dirujuk ketika membicarakan
keberadaan dan hak-hak masyarakat adat. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945
berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan
masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang
masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam
undang-undang.” Sementara itu Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 berbunyi:
“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras
dengan perkembangan zaman dan peradaban.”
UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
menempatkan masyarakat adat sebagai pihak khusus yang dapat
menjadi pemohon dalam pengujian undang-undang. Dalam Pasal 51
ayat (1) UU No. 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan
bahwa: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-
undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan
masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang diatur dalam undangundang; c. Badan hukum publik
atau privat; atau d. Lembaga negara.”

Masyarakat adat yang memiliki kedudukan hukum (legal
standing) sebagai pihak yang dapat berperkara di Mahkamah
Konstitusi dilekati dengan persyaratan sesuai dengan Pasal 18B ayat
(2) UUD 1945. Berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 terdapat
empat unsur yang menjadi persyaratan bagi keberadaan kesatuan
masyarakat hukum adat, yaitu: (a) sepanjang masih hidup; (b)
sesuai dengan perkembangan masyarakat; (c) prinsip NKRI; dan
(d) diatur dalam undang-undang. Mahkamah Konstitusi pertama
kali memberikan penjelasan terhadap empat syarat keberadaan
kesatuan masyarakat hukum adat itu dalam putusan perkara No.
10/PUU-I/2003 perihal pengujian UU No. 11 Tahun 2003 tentang
Perubahan atas UU No. 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Singingi, dan Kota Batam. Dalam permohonan

354 Konstitusionalisme Agraria