Page 382 - Konstitusionalisme Agraria

terkena dampak dari penetapan wilayah pertambangan. Hal serupa
juga diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara
No. 34/PUU-IX/2011 mengenai pengujian UU No. 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan. Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi
menyampaikan bahwa kata “memperhatikan” yang terdapat di dalam
Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan haruslah dimaknai secara imperatif
61
berupa penegasan bahwa Pemerintah, saat menetapkan wilayah
kawasan hutan, berkewajiban menyertakan pendapat masyarakat
terlebih dahulu sebagai bentuk fungsi kontrol terhadap Pemerintah
untuk memastikan dipenuhinya hak-hak konstitusional warga
negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, mempunyai
hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih
secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Namun, persetujuan dari
masyarakat itu tidak mesti dilakukan secara tertulis. Mahkamah
Konstitusi lebih menekankan kepada terlaksananya kewajiban
menyertakan pendapat masyarakat, tidak mesti berupa persetujuan
tertulis dari setiap orang di dalam masyarakat. Pemerintah mesti
menyediakan mekanisme keikutsertaan secara aktif dari masyarakat
berupa keterlibatan langsung dalam pemberian pendapat dalam
proses penetapan WP maupun dalam pengukuhan kawasan hutan
sebagai bentuk konkret dari pelaksanaan ketentuan hak asasi
manusia yang terdapat di dalam konstitusi.
Dalam putusan perkara No. 30/PUU-VIII/2010 mengenai
Pengujian UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara, Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa pemerintah
juga harus memperhatikan sistem yang melindungi usaha kecil. Oleh
karena itu, perlu ada pengklasifikasian antara kelompok usaha kecil,
usaha menengan dan usaha besar. Ketiga klasifikasi itu tidak boleh
diperhadapkan dalam satu kompetisi. Menghindari kompetisi bebas
dan langsung dengan usaha besar merupakan cara untuk melindungi
usaha kecil dan menengah.

61 Pasal 4 ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan berbunyi: “Penguasaan
hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang
kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan
kepentingan nasional.”

Konstitusi Agraria dan Mahkamah Konstitusi 351