Page 384 - Konstitusionalisme Agraria

“Pengaturan pembatasan luas tanah pertanian yang dapat dimiliki
oleh perorangan/keluarga warga negara Indonesia, telah memberikan
aturan yang jelas atau memberikan kepastian hukum (rechtszekerheid)
dalam rangka penataan ulang kepemilikan tanah (land reform)
khususnya tanah pertanian. Penataan ulang kepemilikan tanah
bersesuaian dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, UUPA, dan UU PLTP
yang mencerminkan tanah dan kepemilikannya memiliki fungsi
sosial.”

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi menyampaikan bahwa
pembatasan hak milik diperlukan dalam rangka penataan ulang
kepemilikan tanah (land reform) khususnya tanah pertanian yang
bersesuaian dengan pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Hak milik bukan
merupakan hak mutlak yang tidak dapat diganggu gugat karena
itu tidak berkesesuaian dengan hukum adat dan fungsi sosial dari
tiap-tiap hak.
Selain itu, dalam putusan perkara No. 021/PUU-III/2005
mengenai pengujian UU Kehutanan, Mahkamah Konstitusi
berpendapat bahwa berdasarkan UUD 1945 hak milik itu bukanlah
merupakan HAM yang bersifat absolut, melainkan hak yang dalam
pelaksanaannya wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan
dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk antara
lain kepentingan keamanan dan ketertiban umum. Oleh karena itu,
hak milik dapat diambil oleh negara. Tidak setiap perampasan hak
milik serta-merta bertentangan dengan UUD 1945. Perampasan hak
milik dapat dibenarkan sepanjang dilakukan sesuai dengan prinsip
due process of law, terlebih lagi terhadap hak milik yang lahir karena
konstruksi hukum (legal construction). Namun demikian, terlepas dari
keabsahan perampasan hak milik sepanjang dilakukan sesuai dengan
prinsip due process of law di atas, hak milik dari pihak ketiga yang
beritikad baik (ter goeder trouw, good faith) tetap harus dilindungi.

Perlindungan terhadap Keberadaan dan Hak Masyarakat Adat

Keberadaan dan hak-hak masyarakat adat mendapatkan tempat
khusus di dalam UUD 1945 dan juga di dalam UU Mahkamah
Konstitusi. Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menjadi

Konstitusi Agraria dan Mahkamah Konstitusi 353