Page 379 - Konstitusionalisme Agraria

berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal
untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek
kehidupan, baik masa kini maupun masa yang akan datang; (3)
Asas berwawasan lingkungan adalah asas penanaman modal
yang memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan
pemeliharaan lingkungan hidup; (4) Asas kemandirian adalah
asas yang mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan
tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya
pertumbuhan ekonomi; (5) Asas keseimbangan kemajuan dan
kesatuan ekonomi nasional adalah asas yang berupaya menjaga
keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan nasional.
Selain itu dalam putusan perkara No. No. 72/PUU-VIII/2010
mengenai pengujian UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,
Mahkamah Konstitusi juga mengedepankan prinsip berkelanjutan
dan prinsip berwawasang lingkungan. Dalam putusan itu Mahkamah
Konstitusi berpendapat bahwa Isu pengelolaan kehutanan bukan
sekadar permasalahan kewenangan administratif (pembagian
kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah) tetapi merupakan
permasalahan pengelolaan lingkungan dan keseimbangan ekosistem.
Pengelolaan lingkungan yang salah dan tidak terencana dengan baik
akan berdampak pada berkurangnya ketahanan lingkungan dan
berdampak pada menurunnya kualitas dan kuantitas kekayaan alam
di Indonesia, sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan kehati-
hatian dan perencanaan yang matang. Lebih lanjut Mahkamah
Konstitusi mengemukakan, untuk menjamin pemenuhan kebutuhan
generasi yang akan datang akan sumber daya alam, pengelolaan
sumber daya alam di Indonesia harus mempertimbangkan prinsip
berkelanjutan (the just saving principles).

Pengutamaan Hak Rakyat atas Tanah dan Sumber Daya Alam

Semangat yang dibawa oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya
adalah menerjemahkan prinsip-prinsip di dalam konstitusi agar
terjaminnya pelindungan hak-hak rakyat atas tanah dan sumber
daya alam lainnya. Bahkan di dalam putusan perkara No. Perkara

348 Konstitusionalisme Agraria