Page 376 - Konstitusionalisme Agraria

penguasaan negara dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945
berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.
Menguasai hajat
Penting bagi negara
hidup orang banyak
Bagan 8. Tingkatan penguasaan negara atas tanah dan
Tidak menguasai
sumber daya alam lainnya
Tidak penting bagi hajat hidup orang
negara banyak

Keterlibatan langsung pemerintah sebagai operator
Kuat Pengelolaan dalam pengelolaan tanah dan sumber daya alam
lainnya.
Kebijakan Kebijakan dilakukan dengan perencanaan,
menentukan arah dari pemanfaatan tanah dan sumber
Sedang daya alam lainnya. Pengurusan dilakukan dengan
Pengurusan memberikan izin, lisensi atau konsesi kepada swasta

Pengaturan Pengaturan dilakukan dengan membuat aturan sebagai
pedoman pemanfaatan tanah dan sumber daya alam
Lemah lainnya. Pengawasan dilakukan dalam bentuk evaluasi,
audit, dan juga langkah-langkah penegakan hukum
Pengawasan

Klasifikasi ke dalam tiga derajat penguasaan negara itu
menentukan seberapa besar intervensi pemerintah dalam
pemanfaatan tanah dan sumber daya alam lainnya untuk
dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Intervensi
negara yang paling kuat adalah ketika pemerintah terlibat langsung
dalam pengelolaan tanah dan sumber daya alam lainnya. Pada titik
ini, negara tidak saja menguasai, melainkjan juga menjadi pemilik,
yaitu melalui kepemilikan saham dalam perusahaan. Sehingga,
pada tahap ini negara tidak saja berposisi sebagai badan publik,
melainkan juga diperlakukan sebagai badan privat yang dapat
menjadi pengemban hak milik perdata.
Pada tingkat sedang terdapat kewenangan untuk membuat
kebijakan dan tindakan pengurusan. Pembuatan kebijakan dilakukan
pemerintah dengan merumuskan dan mengadakan kebijakan
tentang penguasaan, penyediaan, pemanfaatan tanah dan sumber
daya alam lainnya. Kebijakan dapat pula dilakukan oleh pemerintah
dengan menyusun perencanaan -perencanaan yang terkait dengan
tanah dan sumber daya alam lainnya. Sementara itu tindakan

Konstitusi Agraria dan Mahkamah Konstitusi 345