Page 371 - Konstitusionalisme Agraria

Dalam melakukan pengaturan, sebagaimana dijelaskan oleh
Mahkamah Konstitusi dalam putusan Perkara No. 003/PUU-
III/2005, pemerintah harus menentukan ukuran-ukuran objektif
dalam melakukan pengaturan sebab pengaturan yang dilakukan
oleh pemerintah dapat menimbulkan kerugian konstitusional
dari warga negara. Lebih lanjut, pengaturan yang dilakukan oleh
pemerintah harus memperhatikan asas kepastian hukum, sehingga
perlu menghindari pengaturan yang saling tumpang tindih satu sama
lain. Pengaturan yang tumpang-tindih menimbulkan ketidakpastian
hukum yang bertentangan dengan jaminan kepastian hukum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selain
59
itu, di dalam putusan yang sama Mahkamah Konstitusi menekankan
perlunya koordinasi diantara departemen atau instansi pemerintah
dalam melakukan pengaturan agar tidak terjadi tumpang tindih atau
kekacauan kebijakan yang akan merugikan hak-hak warga negara.
Pemerintah juga harus memperhatikan pengaturan dengan
memperhatikan sistem yang melindungi usaha kecil. Oleh karena
itu, dalam putusan perkara No. 30/PUU-VIII/2010 mengenai
Pengujian UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara, Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa
dalam melaksanakan fungsi mengatur (regelendaad) perlu ada
pengklasifikasian antara kelompok usaha kecil, usaha menengah
dan usaha besar. Ketiga klasifikasi itu tidak boleh diperhadapkan
dalam satu kompetisi, dalam hal ini lelang untuk memperoleh
konsesi pertambangan. Salah satu cara untuk membuat aturan yang
melindungi usaha kecil adalah menghindarkannya dari kompetisi
bebas dan langsung dengan usaha besar.

2. Pengelolaan (beheersdaad)
Pengelolaan dilakukan baik secara langsung oleh Pemerintah
atau Pemerintah Daerah maupun oleh Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Selain itu,

59 Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan
hukum.”

340 Konstitusionalisme Agraria