Page 375 - Konstitusionalisme Agraria

dapat dilakukan oleh Badan Usaha Tetap yang dibentuk oleh
pemerintah untuk melakukan kontrak dengan perusahaan swasta.
Tidak berapa lama setelah BP Migas dibubarkan oleh Mahkamah
Konstitusi, pemerintah membantuk SKK Migas (Satuan Kerja Khusus
Pelaksanaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi) untuk menjalankan
sebagian kewenangan yang dulu dimiliki oleh BP Migas.

5. Pengawasan (toezichthoudensdaad)
Pengawasan dilakukan oleh pemerintah dalam rangka
mengawasi, mengevaluasi, melakukan audit, melakukan
pengendalian dan melakukan penegakan hukum agar pelaksanaan
penguasaan oleh negara atas tanah dan sumber daya alam benar-
benar dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh
rakyat. Bentuk-bentuk pengawasan sangat beragam, mulai dari
pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap peraturan daerah yang
dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam pengurusan tanah dan
sumber daya alam lainnya, melakukan audit, melakukan pembinaan
kepada pemerintah daerah dan instansi pemerintah lainnya, sampai
pada penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum
dalam pemanfaatan sumber daya alam.

Tiga Tingkatan Penguasaan Negara

Lima bentuk kewangan penguasaan negara yang dimaksud di atas
kemudian diklasifikasikan oleh ke dalam tiga tingkatan. Dalam
Perkara No. 36/PUU-X/2012 mengenai pengujian UU No. 22 Tahun
2001 tentang Minyak dan Gas Bumi diajukan oleh Pengurus Pusat
Muhammadiyah, sejumlah organisasi sosial dan keagamaan serta
oleh individu-individu, Mahkamah Konstitusi mengklasifikasikan
lima bentuk kewenangan penguasaan negar itu ke dalam tiga
tingkatan. Mahkamah Konstitusi menyebutkan tiga tingkatan itu
sebagai tingkat pertama, tingkat kedua dan tingkat ketiga. Di dalam
buku ini, klasifikasi tiga tingkatan itu disebut dengan kategori kuat,
sedang dan lemah. Berikut dijelaskan dalam bagan tingkatan dari

344 Konstitusionalisme Agraria