Page 380 - Konstitusionalisme Agraria

No. 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005 mengenai
pengujian UU Sumber Daya Air, Mahkamah Konstitusi menegaskan
bahwa hak rakyat atas air merupakan hak asasi manusia. Hal yang
sama juga diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara
No. 25/PUU-VIII/2010 mengenai Pengujian UU No. 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menentukan
bahwa keberadaan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai
wujud pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanahkan kepada
negara untuk terlibat atau berperan aktif melakukan tindakan
dalam memajukan hak-hak ekonomi dan sosial warga negara.
Sebagaimana hak-hak asasi manusia lainnya posisi negara dalam
hubungannya dengan kewajibannya yang ditimbulkan oleh hak
asasi manusia, negara harus menghormati (to respect), melindungi
(to protect), dan memenuhinya (to fulfill). Tanggung jawab negara
tersebut mewajibkan kepada negara untuk menjamin agar setiap
orang dapat menikmati hak asasi yang dimilikinya itu yang tidak
hanya menyangkut kebutuhan sekarang tetapi harus juga dijamin
kesinambungannya untuk masa depan karena secara langsung
menyangkut eksistensi manusia.
Tanggungjawab negara dalam mewujudkan penguasaan tanah
dan sumber daya alam lainnya untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat mengharuskan pemerintah untuk mengutamakan
pemenuhan hak-hak rakyat, sebagai contoh dalam putusan Perkara
No. 002/PUU-I/2003 berkaitan dengan Minyak dan Gas Bumi,
Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa tanggung jawab negara
mengandung pengertian bukan hanya menyediakan harga Bahan
Bakar Minyak (BBM) yang murah maupun mutu yang baik, tetapi
juga adanya jaminan ketersediaan BBM dan pasokan bagi seluruh
lapisan masyarakat. Oleh karena itu, produksi minyak dan gas
harus mengalokasikan produknya untuk kebutuhan dalam negeri
secara memadai.
Demikian pula dalam menentukan wilayah pertambang, dalam
putusan perkara No. 25/PUU-VIII/2010 mengenai Pengujian UU
No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,
Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dalam penentuan

Konstitusi Agraria dan Mahkamah Konstitusi 349